Landen Marbun, SH : BPN Sumut Jangan Persulit Proses Pembayaran Ganti Rugi Tanah Ladang Milik Masyarakat Terkena Proyek PSN Dekat Jalan Tol Tanjung Mulia – Binjai

Bagikan

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Landen Marbun SH yang merupakan kuasa hukum dari masyarakat yang tergabung dalam Forum Masyarakat Kawat Tanjung Mulia Bersatu (FM KTMB) sebagai yang menguasai dan mengusahai fisik tanah perladangan di Kampung Tua selama 100 tahun ( 4 keturunan) meminta kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Sumatera Utara agar tidak menunda-nunda dan mempersulit proses ganti rugi atas lahan ladang yang menjadi proyek strategis nasional (PSN) yang yakni pembangunan Jalan Tol Medan – Binjai yang telah mendapat persetujuan dan keputusan dekresi 3 Menteri yakni Menteri Agraria Tata Ruang/BPN, Menteri PUPR dan Menteri BUMN dimana disetujui untuk memberikan ganti rugi sebesar 70 persen bagi masyarakat yang sudah menguasai dan mengusahai lahan ladang dan 30 persen bagi masyarakat pemilik sertifikat.

Namun menurut Landen Marbun dari Kantor Hukum Landen Marbun, SH dan Rekan yang beralamat di Jalan Boelevard Raya – Kompleks Citra Land Gama City Blok R1-26 ini, ada indikasi pihak Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara (BPN-Sumut) ada keberpihakan kepada pemiliki sertifikat SHM No 161 yakni bernama Sukijung atas lahan SHM seluas 10 ha – 12 ha).

Dimana terhadap  Pihak Kanwil BPN Sumut dengan tegas menyampaikan, bahwa lahan ladang tidak diganti rugi kepada masyarakat karena adanya gugatan dari pemegang SHM 161 Sdr.Sukijung dan dengan nada intimidasi Ka Kanwil menunjukkan Surat Pengaduan pemilik SHM No.61 tersebut ke Polda Sumut dan melaporkan masyarakat yang mengusahai ladang 100 Tahun tanpa ijin pemilik atau kuasanya.

” Jelas masyarakat keberatan dan selaku kuasa hukum dari masyarakat meminta penjelasan Ka Kanwil BPN Sumut apakah sudah melaporkan tindakan Sdr.Sukijung pemegang SHM No 61 ke Pusat yaitu Menteri terkait yang membuat keputusan Diskresi bahwa masyarakat memperoleh ganti rugi 70 persen dan pemegang SHM 30 persen dari harga yang ditetapkan Tim Apraisal,” terang Landen Marbun, Selasa (19/11) kepada wartawan di kantor nya.

Menurut Landen, pihak Ka Kanwil BPN Sumut kepada masyarakat selalu mengatakan bahwa lahan yang ditempati oleh masyarakat adalah lahan bermasalah. Sebelum adanya keputusan Diskresi 3 Menteri tentang besarnya persentasi ganti rugi antara masyarakat dengan pemegang SHM dimana, Ka Kanwil BPN terus mempertahankan besarnya ganti rugi masyarakat sebesar 40 persen dan 60 persen kepada pemilik SHM.

” Sampai saat ini Ka Kanwil BPN Sumatera Utara tidak membuat tanda batas yang jelas terhadap batas-batas dari masing-masing SHM,” ujar mantan anggota DPRD Kota Medan ini lagi.

Sambung Landen, cara-cara intimidasi seperti pembuldoseran lahan ladang yang belum di bayar dengan kata-kata “akan mengambil tindakan tegas”, terhadap masyarakat yang tidak memiliki alas hak padahal sesungguhnya semua masyarakat sudah menyerahkan syarat yang dibutuhkan tim pembebasan. ” Sehingga kami selaku kuasa hukum dan masyarakat patut menduga adanya yang kurang beres berkaitan dengan proses pembayaran ganti rugi lahan ladang kepada masyarakat,” ungkap nya.

Dijelaskannya lagi, FM KTMB pada tanggal 1 September 2019 telah mengirimkan surat Rapat Dengar Pendapat (RDP) kepada DPRD Provinsi Sumatera Utara tentang penyelesaian ganti rugi lahan, dan telah difasilitasi oleh DPRD Sumut pada pertemuan tanggal 9 September 2019 namun pertemuan tidak terlaksana sebab, Kanwil BPN Sumut dan Instansi terkait tidak hadir pada saat itu. Selanjutnya tanggal 25 September 2019 Ka Kanwil melakukan pertemuan tentang penyelesaian ganti rugi lahan ladang lokasi pembangunan Jalan Tol dan dihadiri instansi terkait, pemilik SHM 161 Sukijung, FM KTMB namun hanya dibatasi ketua dan sekretaris. ” Saat pengurus FM KTMB meminta agar peserta di tambah, dari pihak Ka Kanwil BPN Sumut menolak, sehingga massa FM KTMB akhirnya meninggalkan kantor BPN Sumut dan tidak mengetahui hasil pertemuan saat itu,” ujarnya.

Kata Landen lagi, sangat menyayangkan adanya pemanggilan terhadap 27 orang yang menguasai dan mengusahai lahan ladang untuk di minta keterangan atas laporan pengaduan pemilik SHM 161 bernama Sukijung pada tanggal 2 0ktober 2019, dan tanggal 12 November 2019 kembali Poldasu memanggil beberapa orang yang menguasai ladang sebagai saksi atas pengaduan Sukijung dengan alasan masyarakat menguasai tanah SHM 161 tanpa hak dan ijin pemilik. Dan tanggal 18 November 2019, kembali lagi Poldasu memanggil 15 orang yang menguasai ladang sebagai saksi atas laporan orang yang sama.

” Melihat adanya ketidakberesan dan ketidakadilan terhadap masyarakat inilah kami dari Lembaga Bantuan Hukum Keadilan Sumatera Utara menerima kuasa dari FM KTMB,” jelas Landen.

Tambahnya, disini sudah ada terlihat jelas Diskriminalisasi oleh pemilik SHM 161 dengan membuat pengaduan ke Poldasu dengan tuduhan menguasai lahan tanpa ijin pemilik atau kuasanya.
” Untuk itu kami meminta agar SHM 161 milik Sukijung seluas 12 Ha yang telah dikuasai dan di usahai oleh masyarakat selama 100 tahun (4 keturunan) agar diteliti ke absahan SHM nya. Sebab, kami curiga, SHM tersebut diterbitkan tahun 2005 padahal fakta dilapangan tahun 2005 lahan seluas 12 Ha sudah padat penduduk dan dihuni kurang lebih 100 KK, fasilitas umum sudah ada, rumah ibadah sebanyak 5 buah sudah berdiri kokoh beberapa puluh tahun sebelumnya, ada ladang padi dan kangkung 1,5 Ha yang sebagian berada diantara rumah warga,” jelas Landen lagi. Sejatinya, sambung dia lagi, harus ada pengukuran dilapangan sebelum proses penerbitan SHM dan berita acara eksekusi atas bangunan dan tanaman diatasnya serta ada pemberitahuan kepada masyarakat.

Adapun langkah-langkah upaya hukum yang telah dilakukan LBH Keadilan Sumatera Utara bersama Landen Marbun dan Rekan antara lain dengan mengirimkan surat Permohonan Perlindungan Hukum & Pembayaran Ganti Rugi Atas Hak masyarakat FM KTMB kepada Presiden Republik Indonesia Ir.H Joko Widodo Cq Bapak Kepala Staf Kepresidenan Bapak Moeldoko, S,I,P di Jakarta Pusat, termasuk juga kepada Menteri PUPR, Menteri ATR dan Menteri BUMN pusat.

” Adapun yang dilakukan oleh pemilik SHM 161 Sukijung menurut kami telah menghambat program Bapak presiden Joko Widodo untuk proyek Program Strategis Nasional (PSN), untuk itu kami atas nama LBH Keadilan Sumatera Utara meminta kepada Ka Kanwil BPN Sumut agar tidak mempersulit prosedur ganti rugi lahan milik warga yang sudah di setujui oleh keputusan Diskresi 3 Menteri, dan jangan menganggap bahwa permasalahan ganti rugi karena sedang ada sengketa,” pungkas  Landen Marbun SH didampingi Hisa M Sitompul SH.,MH, Drs.Januari Siregar, SH.,Mhum dan DPM Hutahean, SH.,MH.(MR/Red)

Tonton Video Arung Jeram di bawah ini:

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.