Kejari Taput Terapkan Keadilan Restoratif, Perkara Pandi Glapia Putra Manalu Diselesaikan Melalui Perdamaian

Kejari Taput Terapkan Keadilan Restoratif, Perkara Pandi Glapia Putra Manalu Diselesaikan Melalui Perdamaian
Bagikan

METRORAKYAT.COM, TAPUT – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tapanuli Utara berhasil menerapkan mekanisme Keadilan Restoratif (Restorative Justice/RJ) terhadap perkara pidana yang melibatkan tersangka Pandi Glapia Putra Manalu dengan korban Aslina Sihombing.

Sebelumnya, pada 3 November 2026, Kejari Tapanuli Utara telah melaksanakan Tahap II atau penyerahan tersangka dan barang bukti dalam perkara yang disangkakan melanggar Pasal 448 ayat (1) KUHP.

Selanjutnya, pada 11 November 2026, Kejari Taput melalui Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasi Pidum), Harri Citra, berhasil memperoleh persetujuan penerapan mekanisme Keadilan Restoratif dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

Kasi Pidum Kejari Taput, Harri Citra, menjelaskan bahwa mekanisme Keadilan Restoratif merupakan program Kejaksaan Agung yang mulai diterapkan sejak 2022. Program tersebut menjadi pendekatan penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan pemulihan hubungan sosial dan kepentingan korban, bukan semata-mata pembalasan melalui pemidanaan.

Menurutnya, proses pengajuan RJ dilakukan secara berjenjang, dimulai dari Kejaksaan Negeri, kemudian dipaparkan atau diekspose di tingkat Kejaksaan Tinggi untuk selanjutnya memperoleh persetujuan sesuai mekanisme dan kewenangan Kejaksaan Agung.

Ia menjelaskan, terdapat sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam penerapan Keadilan Restoratif, antara lain ancaman pidana sesuai batas yang ditentukan peraturan, tersangka bukan residivis yang diverifikasi melalui sistem administrasi penanganan perkara, adanya kesepakatan perdamaian serta pernyataan dari kedua belah pihak, dan persetujuan pimpinan sesuai ketentuan yang berlaku.

” Mekanisme Keadilan Restoratif merupakan wujud kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tersangka, korban dan keluarga, hingga unsur penyidik, penuntut umum serta pengadilan.

Penyelesaian perkara pidana bukan semata-mata tentang pembalasan melalui penjara. Namun, bagaimana memulihkan keadaan sosial seperti semula. Itulah salah satu bentuk keadilan yang hakiki,” jelas Harri Citra.

Dukungan Keluarga dan Masyarakat

Penerapan RJ terhadap perkara tersebut juga mendapat dukungan dari lingkungan tempat tinggal tersangka.

Berdasarkan keterangan sejumlah tetangga, Pandi dikenal sebagai pribadi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Perselisihan antara tersangka dan korban disebut dipicu persoalan emosi yang kemudian menimbulkan konflik di antara keduanya.

Salah seorang tetangga tersangka, Ismail Lumbantoruan, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kejari Tapanuli Utara atas upaya memfasilitasi perdamaian kedua belah pihak.

Ia menyebutkan bahwa tersangka dan korban masih memiliki hubungan keluarga sehingga penyelesaian melalui perdamaian diharapkan dapat memulihkan hubungan kekeluargaan yang sempat mengalami perselisihan.

Secara terpisah, Kepala Desa Lumban Silintong, Julmen Manalu, juga menyampaikan permohonan agar Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dapat mengabulkan permohonan perdamaian antara tersangka dan korban.

Intelijen Lakukan Profiling untuk Memastikan Kelayakan RJ

Di sisi lain, peran Bidang Intelijen Kejari Taput menjadi bagian penting dalam proses pengajuan Keadilan Restoratif.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Tapanuli Utara, Simon Ginting, menjelaskan bahwa bidang intelijen turut melakukan profiling terhadap tersangka dan korban guna memastikan kelayakan penerapan RJ.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa permohonan perdamaian benar-benar didasarkan pada kesepakatan sukarela kedua belah pihak, sekaligus menghindari adanya informasi yang tidak benar, dugaan rekayasa, maupun indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan RJ.

Menurutnya, proses profiling juga dilakukan melalui pengumpulan keterangan atau testimoni dari tersangka, korban, serta masyarakat sekitar, termasuk tetangga yang mengetahui kondisi sosial dan latar belakang perselisihan.

Dengan demikian, penerapan Keadilan Restoratif tidak hanya berorientasi pada tercapainya perdamaian secara administratif, tetapi juga memastikan bahwa perkara tersebut memang memenuhi persyaratan dan layak diselesaikan melalui pendekatan pemulihan.

Keberhasilan penerapan RJ ini diharapkan menjadi wujud komitmen Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara dalam menghadirkan penegakan hukum yang humanis, berkeadilan, serta tetap mengedepankan kepastian hukum dan kepentingan masyarakat.(MR/red)

Tonton Video Arung Jeram di bawah ini:

Metro Rakyat News

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses