Bantah Dugaan Kebocoran HPS dan Nepotisme, Manajemen RSUD Teluk Bintuni Sampaikan Hak Jawab.

Bantah Dugaan Kebocoran HPS dan Nepotisme, Manajemen RSUD Teluk Bintuni Sampaikan Hak Jawab.
Bagikan

METRORAKYAT. COM, BINTUNI – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Teluk Bintuni secara resmi melayangkan hak jawab dan klarifikasi terkait pemberitaan yang dimuat Mengenai pelaksanaan proyek Pembangunan Gedung Administrasi Tahap I. Melalui keterangan tertulis Direktur RSUD Teluk Bintuni, dr. Novita Panggau, SpPD, MMRS, FINASIM, Senin (16/11/2026) Membantah tudingan kebocoran Harga Perkiraan Sendiri (HPS), praktik nepotisme, hingga keraguan atas spesifikasi teknis pondasi bangunan.

​Menanggapi sorotan terhadap perannya dalam proses tender, dr. Novita menjelaskan bahwa kedudukannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) terpisah dari fungsi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada paket Pembangunan Gedung Administrasi Tahap I.
​”PPK ditunjuk secara resmi melalui SK Direktur RSUD Nomor 010/RSUD/SK/II/2026 tanggal 13 Februari 2026. Penyusunan HPS serta penandatanganan kontrak merupakan tugas dan kewenangan PPK,” ujar dr. Novita dalam keterangannya.
​Ia menambahkan, seluruh tahapan pelelangan dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan sesuai peraturan perundang-undangan tanpa adanya intervensi dari pihak direksi.
​
​Selain itu terkait dugaan kebocoran HPS yang didasarkan pada asumsi tipisnya selisih penawaran pemenang, manajemen RSUD Teluk Bintuni memaparkan rincian data berdasarkan dokumen SPSE
​Dalam data tersebut, Pagu Anggaran tercatat sebesar Rp6.504.750.000,00 dengan nilai HPS sebesar Rp6.503.292.910,77. Pihak RSUD meluruskan bahwa angka selisih sekitar Rp1,45 juta (Rp1.457.089,23) yang sempat disorot merupakan selisih antara Pagu Anggaran dan HPS, bukan selisih penawaran dari perusahaan pemenang.

​Sementara menurunya, harga penawaran yang diajukan pemenang tender, CV. Putri Wariagar Pratama, berada di angka Rp6.368.024.416,76 atau turun sekitar Rp135,27 juta (2,08 persen) di bawah nilai HPS. Manajemen menegaskan tudingan kebocoran HPS tidak disertai bukti dan mempersilakan pihak mana pun yang memiliki bukti valid untuk menyampaikannya kepada Inspektorat maupun aparat penegak hukum.

​Pada bagian lain, Dirinya menepis tudingan adanya hubungan kekerabatan atau praktik pinjam bendera yang melibatkan suami Direktur dengan CV. Putri Wariagar Pratama. Hal serupa dipastikan berlaku bagi PPK paket tersebut yang dinyatakan tidak memiliki hubungan keluarga, baik sedarah maupun semenda, dengan Direktur maupun penyedia jasa.

​Mengenai spesifikasi teknis konstruksi yang ikut dipertanyakan, dr. Novita menjelaskan bahwa pondasi bangunan menggunakan konstruksi telapak beton bertulang yang rigid sesuai gambar perencanaan.
​”Berdasarkan hasil uji sondir dan perhitungan pembebanan gedung, pondasi tersebut diperkuat dengan cerucuk kayu besi berukuran 10×10 sentimeter dengan panjang 4 meter sebanyak 49 batang pada setiap titik pondasi telapak betonnya untuk menopang beban,” jelasnya sembari menyarankan agar aspek teknis tersebut turut dikonfirmasikan kepada konsultan perencana sebagai tim teknis.

​Di akhir keterangannya, manajemen RSUD Teluk Bintuni menyatakan menghargai peran media massa dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) sebagai bagian dari kontrol sosial. Pihak rumah sakit juga menegaskan keterbukaannya terhadap akses verifikasi lapangan maupun audit dari Inspektorat dan instansi berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku. (MR/red)

Tonton Video Arung Jeram di bawah ini:

Metro Rakyat News

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses