KNPI Subulussalam, Proyek PLTA Perlu Kajian Mendalam

METRORAKYAT.COM, SUBULUSSALAM – Pemerintah Gelar Diskusi dan Sosialisasi, PLTA di Gedung LPSE Kota Subulussalam pada hari Sabtu 24 Agustus 2019,

Dalam acara itu turut di undang KNPI Kota Subulussalam dalam Rapat Kajian Rencana Pembangunan PLTA Lae Souraya.

Menurut Ketua KNPI Kota Subulussalam Edi Syahputra, pihaknya tidak mendapat penjelasan secara eksplisit dari ahli yang kompeten dan independent tentang dampak lingkungan ketika PLTA ini dibangun yang dijabarkan secara visual. “Contoh seperti yang di isukan surutnya air Lae souraya ketika bendungan di bangun,” katanya.

Termasuk perkembangbiakan ikan akan terganggu dan terancam keaneka ragamannya dan jenis ikan akan punah karena ikan berkembang biaknya di hulu sungai, tentu hal ini harus dijelaskan utuh oleh ahlinya agar bisa di mengerti oleh publik serta bagaimana solusinya,

“Kita juga melihat dan memandang perwakilan pengembang bukan orang yang kuat pengaruhnya, dari bahasa penjelasan terhadap hal keuntungan daerah jika PLTA ini dibangun seperti PAD, Tenaga Kerja Lokal dan lain-lain pihak yang mewakili pengembang tidak bisa menjabarkan secara detail komitmen yang akan dibangun, sedikit dari bahasa pihak pengembang yang saya kutip, nanti sama-sama kita lobi dan kawal” hmm.., sehingga kami tidak melihat keseriusan dari pihak pengembang, seharusnya hari ini kami diyakinkan dengan kajian yang logika, sehingga kami bisa melihat bahwa pembangunan PLTA ini lebih banyak p,1 dari pada mudharatnya,”ujarnya.

Disebutkan lagi, agar tidak terlalu menyalahkan pihak-pijangan salahkan kami jika masih ragu, kami bukan anti investor, tetapi kami sudah jera dengan investor bodong yang ada yaitu ketika kami welcom rekomendasi daerah keluar proses izin tuntas lalu lahan dibuka dan diolah namun terbengkalai, seperti kebanyakan izin PLTA,

HGU dan pertambangan yang sudah ada sehingga akhirnya merusak hutan di Negeri kami yang kaya, Kemudian kami jenuh dengan investor Pemberi Harapan Palsu yaitu ketika awal proses minta rekomendasi daerah berbagai angin surga dihembuskan bahwa PAD, Tenaga Kerja Lokal, CSR, Plasma namun akhirnya PAD tidak jelas, CSR tidak jelas.

” Tenaga kerja tingkat mandor saja memakai orang luar sehingga kami putra putri pribumi hanya menjadi buruh kasar bahkan hanya penonton di Negeri sendiri,”ucapnya. (MR/Jr)