Aparatur Kampung Ujung Tombak Pembangunan Masyarakat
METRORAKYAT.COM, MAYBRAT – Aparatur Kampung adalah ujung tombak dan garda terdepan dari Pemerintahan daerah dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada masyarakat di kampung, baik-buruknya kinerja pemerintahan kampung tentu berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan daerah pada level atasnya.
Hal ini disampaikan oleh aktivis mudah asal kabupaten maybrat,Seby Seblon Ibiah.
Memang diakui bahwa masih banyak kampung-kampung di Maybrat yang sampai saat ini masyarakatnya mengeluh, tarik menarik kekuasaan kepala kampung, memindahkan bangunan dari kampung A ke kampung B, susunan aparatur terdiri dari suami istri dan adik kakak sendiri, hal ini menyebabkan masyarakat tidak merasakan pembangunan dengan baik, ungkap “Seby Seblon Ibah, kepada wartawan, Sabtu (20/07/2019).
Seblon menjelaskan, saat ini Semua pihak yang berkompeten dalam mengawal kepentingan pembangunan masyarakat kampung, seperti dinas pemberdayaan/pemerintahan kampung, kepala distrik, pendamping kampung, DPRD, Inspektorat atau Kepolisian juga harus ikut mengontrol jalannya pembangunan di pemerintahan kampung, agar aparatur kampung bisa menjalankan tugas dengan baik, guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di kampung demi terwujudnya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat kampung.”ucapnya.
Seblon menambahkan, Masyarakat dan semua aparat pemerintahan kampung harus selalu berada di kampung, rajin, aktif tugas di kantor kampung untuk melayani masyarakat dengan baik, jangan sampai ada dana kampung begitu bergulir aparatnya mangkir ke kota sampai habis uang lalu pulang munafik di kampung.
Tidak bisa di pungkiri bahwa semua kampung di Maybrat telah mendapatkan bantuan dana dari berbagai sumber oleh pemerintah, maka bantuan itu diharapkan bisa dikawal dengan baik oleh semua pihak yang berkompeten dalam melakukan pengawasan secara bertanggung jawab dalam arti uang harus sampai dalam bentuk yang nyata di kampung.
Harapanya, kedepan uang dana kampung harus sampai di kampung dan di kelola secara bertanggung jawab dengan melibatkan semua masyarakat yang ada di kampung, karena aparat bukan pimpin uang tapi pimpin rakyat. “Ada uang karena ada rakyat, maka aparat harus terbuka dan transparan serta bertanggung jawab terhadap hak rakyat,”jelasnya (mr/Jefri)
