Aktivis GMNI Menilai, Dinas PUPR Provinsi Papua Barat Tidak Serius Benahi Jalan Di Wilayah Sorong
METRORAKYAT.COM, SORONG – Aktifis mudah asal sorong”Yance Dansnarebo, yang saat ini menjabat bidang Politik Hukum dan Ham pada Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sorong, mengkritik kinerja pemerintah Provinsi Papua Barat, dalam hal ini Dinas PUPR yang di nilai tidak serius menangani kondisi jalan di wilayah sorong. kata Yance Dasnarebo kepada Metro Rakyat.com. Sabtu (27/07/2019).
Yance menjelaskan, ruas Jalan provinsi merupakan jalan kolektor dalam sistem jaringan primer, yang menghubungkan beberapa daerah di wilayah sorong raya, namun saat ini masih terlihat di beberapa tempat kondisi jalan masih terlihat rusak berat, terutama di wilayah kota sorong.
“Pemerintah provinsi Papua Barat terkesan tidak serius dalam penangan kondisi ruas di wilayah sorong, padahal kota merupaka daerah strategis, pintu masuk pertama yang merupakan harus transportasi laut maupun udara,”ucapnya.
Lanjut yance, wajah papua barat saat ini dinilai dari kemajuan kota sorong, namun fakta yang terjadi di kota sorong terdapat ruas jalan provinsi yang mengalami Kerusakkan, yang akan Berdampak buruk pada Masyarakat yang akan gunakan kendaraan bermotor. “Dampak dari kerusakan ruas jalan provinsi papua, sudah banyak warga sorong yang mengalami Kecelakaan tunggal hingga Berdampak Kematian,”ungkapnya.
Pemerintah provinsi harus lebih jeli lagi melihat kondisi jalan di wilayah sorong, hampir setiap permeter terdapat kerusakan, namun tidak di perbaikan, misalnya jalan Arteri yang di cor beberapa bulan Lalu, tidak memakan waktu Lama kondisi jalan tersebut saat ini sudah mengalami kerusakan. ini adalah salah satu bukti nyata proyek peningkatan jalan yang gagal, sehingga akan Menjadi Problem dalam berlalulintas kepada Masyarakat kota sorong yang akan melakukan aktivitas mereka.
Yance menambahkan, kalau mengikuti aturan pada Keputusan Menteri (Kepmen) PU Nomor 361 Tahun 2009, sudah jelas bahwa semua biaya perawatan dan perbaikan jalan menjadi rutinitas bidang Bina Marga PU, tetapi kondisi yang saat ini terjadi banyak jalan di wilayah sorong yang rusak berat,namun tidak di berbaikan oleh instansi terkait, padahal biaya perawatan jalan tiap tahun sangat besar.
Menurutnya proyek Infrastruktur jalan yang dibangun oleh pemprov saat ini kualitasnya kurang baik, asal dibangun saja, yang penting cepat selesai “Alias asal jadi, dampaknya proyek tersebut akan rusak dan tidak akan bertahan lama, pemrov harus buat satu aruran regulasi di bidang pengawasan yang memadai, karena proyek infrastruktur jalan sering diselewengkan yang berdampak pada rawan korupsi, sehingga infrastruktur yang terbangun tidak memiliki kualitas yang baik justru akan menimbulkan masalah di kemudian hari nanti.
Saranya Pemerintah juga harus memperhatikan akuntabilitas dan transparansi proyek infrastruktur, karena itu Pemerintah perlu menyusun regulasi yang mendukung upaya menjaga akuntabilitas dan transparansi pembangunan infrastruktur. bukan saja Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan atau Pengacara Saja Yang menerapkan regulasi, melainkan Pemerintah Juga diharuskan.
Harapanya kepada Pemerintah Provinsi papua barat, dalam hal Ini dinas PUPR, harus benar benar mengikuti koridor hukum dan aturan yang sudah ada, jangan di rubah atura tersebut, karena akan berdampak fatal bagi kehidupan sosial, maka sumbangan opini, kritik dan saran Saya untuk membangun, bukan bertujuan Untuk medeskritkan pemerintah.
Tetapi ini sebagai wujud fungsi kontrol sosial pada aktivitas penyelenggaraan yang bersumber dari uang rakyat, pemerintah harus jeli melihat kondisi Sosial yang dialami oleh masyarakat saat ini, agar kedepan kegiatan yang di bangun bisa sukses dan baik, Sehingga dinas terkait semakin dicintai oleh rakyat dalam membangun kota Sorong yang lebih Maju.”(mr/jefri)
