MENJUAL OPTIMISME INDONESIA MAJU
METRORAKYAT.COM, Masa kampanye terbuka Pilpres, Pileg 17 April 2019 kini sedang memasuki adu taktik dan strategi meraih simpati dan dukungan calon konstituen pemilik kedaulatan hak pilih.
Gerilya perebutan hati rakyat secara terbuka dimulai hari Minggu, 24 s/d 13 April 2019 atau tiga hari sebelum hari H pemungutan suara di tempat pemungutan suara (TPS) di seluruh wilayah kedaulatan negara, termasuk TPS Luar Negeri.
Capres/Cawapres, Caleg, Partai Politik, Tim Pemenangan (Tim Sukses) serta Relawan menambah speed maksimum untuk bertandang ke kantong-kantong suara untuk menjual Visi-Misi, Ide, Gagasan, Program ala marketing door to door dengan berbagai kreasi merebut hati rakyat. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan akan berlagak seorang dermawan menawarkan kedemawanan sesaat seperti model sinterklas bagi-bagi uang, barang ataupun janji-janji tak masuk akal membius alam sadar calon konstituen. Ada pula berlagak “dewa penyelamat” tiba-tiba baik atau “tompu burju” (Tobu). Padahal, sebelum kampanye nyaris tak peduli pada nasib penderitaan rakyat sekitar. Tapi, itulah fakta empirik kedermawanan “musim” kontestasi.
Perilaku politik seperti itu sebenarnya bukanlah hal baru dilihat dan dirasakan rakyat pemilik hak pilih yang telah mengikuti beberapa kali Pilpres, Pileg di republik ini. Karena itu, rakyat tak heran dan tak terkejut lagi melihat taktik strategi kampanye “kedermawanan palsu” beraroma tipu daya.
Semua Capres/Cawapres, Caleg memosisikan atau mempersonifikasikan diri paling layak dan pantas mengemban amanah kepercayaan dan paling mampu mewujudkan asa, harapan dan kehendak rakyat dalam berbangsa dan bernegara. Namanya pun “jual” mimpi, iya toh…???
Konstituen pemilik kedaulatan hak pilih, tentu tidak boleh mudah tergoda “rayuan gombal” janji-janji tak masuk akal, serta harapan, impian palsu dari marketing politik, tanpa terlebih dahulu melacak rekam jejak (track record) kandidat melalui jejak digital sebelum capres/cawapres, caleg bersangkutan. Sebab, menurut Stephen P. Robbins Ph.D (2008), “Prediktor terbaik perilaku seseorang di masa depan ialah perilakunya di masa lalu”. Dan inilah sesungguhnya parameter dasar mendeteksi dan menganalisis sikap perilaku seseorang setelah memperoleh amanah kepercayaan rakyat memangku kekuasaan ke depan.
Seorang Presiden/Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota harus memiliki rekam jejak (track record) jelas dan clear dari masa lalu. Selaku pemimpin mengemban amanah kepercayaan rakyat harus benar-benar pemberi solusi masalah. Bukan srbaliknya bagian dari permasalahan masa lalu. Karena sejatinya, pemimpin itu pemberi solusi permasalahan berbangsa dan bernegara. Sebab, sangat mustahil seseorang mampu memberi solusi masalah sementara dirinya berkelindan berbagai masalah.
Rekam jejak digital itulah yang perlu dilacak dan didalami cermat dan seksama agar tidak terjerembab kedalam gua pengelasan dan kekecewaan lima tahun ke depan.
Menjual Optimisme.
Eksistensi kepemimpinan menurut Stephen P. Robbins adalah kepercayaan. Sebab, mustahil memimpin orang yang tidak memercayai Anda.
Seorang presiden/wakil presiden, legislatif dan pemimpin lainnya harus menularkan optimisme terhadap yang dipimpin. Tidak boleh seorang pemimpin menularkan pesimisme, ketakutan, ketidakpercayaan diri. Pemimpin harus mampu mendorong dan menumbuhkan optimisme, hari ini lebih baik daripada kemarin, besok lebih baik daripada hari ini. Spirit optimisme harus mampu ditularkan seorang pemimpin terhadap rakyat atau yang dipimpin. Bukan sebaliknya, memproduksi virus pesimisme, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, dan ketidakpastian.
Kehadiran pemimpin harus benar-benar memberi keamanan, kenyamanan, kesejukan, dan kepastian dalam segala segmen kehidupan. Tanpa itu, keberadaan presiden/wakil presiden, wakil rakyat dan pemangku kekuasaan lainnya tak perlu ada.
Pemimpin (presiden/wakil presiden) dan pemimpin publik lainnya harus mengerti dan memahami paripurna, “Bukan karena sulit membuat takut. Tapi karena ketakutan membuat jadi sulit”.
Mengapa demikian….???
Seorang presiden/wakil presiden cerdas, jenial dan brilian mengerti dan paham keunggulan dan kelemahan bangsa dan negaranya. Dan dia mampu melahirkan Visi-Misi, Ide, Gagasan, Program cerdas, jenial, brilian melahirkan terobosan cemerlang solusi jitu mengatasi permasalahan bangsa dan negara.
Mengidentifikasi, menginventarisasi, memetakan aneka permasalahan ditengah kehidupan rakyat, bangsa dan negara adalah langkah awal tugas kerja seorang pemimpin.
Selanjutnya, data, fakta, bukti empirik tervalidasi itu dijadikan dasar melahirkan Visi-Misi, Ide, Gagasan, Program menghadirkan asa, harapan rakyat tepat dan akurat.
Penginderaan seorang pemimpin (presiden/wakil presiden) terhadap kehendak dan idaman rakyat tepat dan akurat akan melahirkan kebijakan benar-benar solusi penderitaan rakyat. Dan disinilah salah satu keistimewaan presiden/wakil presiden merakyat dibandingkan presiden/wakil presiden elitis.
Presiden pro rakyat selalu melahirkan kebijakan sesuai kehendak rakyat yang dikenal “buutom up”. Sedangkan presiden elitis memaksakan kebijakan “top down” sehingga kebijakan itu tidak sesuai dan relevan kehendak dan kebutuhan rakyat secara riil.
Pemimpin elitis (presiden/wakil presiden) cenderung mengeksploitasi kesulitan, penderitaan rakyat untuk membangun rasa ketakutan, pesimisme untuk memosisikan diri sosok “penyelamat” bagi rakyat. Dan tanpa dirinya, tidak ada orang mampu selain dirinya. Inilah sikap paranoid dari seorang pemimpin.
Sedangkan pemimpin merakyat memosisikan diri bahagian tak terpisahkan dari rakyat. Sebab, penderitaan dialami rakyat benar-benar dirasakan dan dialami pemimpin secara langsung.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) presiden pro rakyat, merakyat dan menyatu dengan rakyat sehingga Jokowi paham paripurna permasalahan rakyat mendalam dan mendetail. Jokowi tidak menakut-nakuti rakyat dengan berbagai pesimisme, melainkan memompa semangat optimis menemukan solusi permasalahan tersebut. Misalnya, dengan mengeluarkan kebijakan jaring pengaman sosial (social seftynet ) seperti; Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Program Keluarga Harapan (PKH), serta program kerakyatan lainnya untuk melahirkan Optimisme Indonesia Maju ke depan.
Optimisme itulah seharusnya “Jualan” kampanye setiap kandidat di Pilpres, Pileg 2019. Bukan pesimisme, ketakutan, kecemasan, ketidakpastian berbangsa bernegara.
Pilih lah Capres/cawapres, Caleg yang menawarkan atau menjual Optimisme Indonesia Maju. Bukan penyebar virus pesimisme, ketakutan, kecemasan dan ketidakpastian. (Ditulis oleh Drs. Thomson Hutasoit/Metrorakyat.com)
Medan, 27 Maret 2019. Salam NKRI…..!!! MERDEKA…….!!!


