Caleg DPRD Kota Medan, Rianto, SH (Anto Genk): Prihatin Masih Banyak Warga Miskin Di Medan Belum Punya BPJS dan KTP
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Ketika mendengar dan mengetahui masih banyak masyarakat di Kota Medan yang belum memiliki Kartu BPJS Kesehatan, terutama di kalangan warga miskin terbesit di dalam hati perasaan sedih bercampur iba, kenapa masih ada warga yang belum mendapat kartu sehat atau kartu BPJS Kesehatan, dimana kendalanya. Sementara di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas ada pasal yang menyebutkan, fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara, namun kenyataan, ini belum dapat sepenuhnya terealisasi dan masih sangat banyak warga kurang mampu dan miskin khususnya di kota Medan yang harus gigit jari karena belum mendapat Kartu BPJS Kesehatan. Hal ini dilontarkan Rianto Agly SH (Anto Genk) kepada wartawan, Jumat (16/11/18).
” Secara pribadi, saya sedih dan prihatin sehingga membuat hati ini mau berontak sehingga warga miskin dan kurang mampu bagaimana bisa memiliki kartu BPJS Kesehatan, agar kesehatan mereka dapat terbantu dan di jamin pemerintah ketika sakit,” ucap Ketua Dewan Kesenian Sumut ini.
Sambung pria yang juga maju menjadi calon leguslatif kota Medan dari partai Hanura dengan nomor urut 4, itulah dasar dirinya maju menjadi calon legislatif sebab ingin bagaimana dapat menyuarakan aspirasi masyarakat ke pemerintah sehingga diharapkan ada perubahan dan warga yang belum memiliki BPJS Kesehatan dapat memilikinya.
Selain itu, tambah Rianto, masalah pelayanan administrasi penduduk dinilai masih belum sesuai dengan harapan, terbukti masih banyak juga warga kota Medan yang belum memiliki kartu tanda penduduk (KTP). Kendala yang dihadapi masyarakat ketika melakukan pengurusan KTP termasuk Kartu Keluarga (KK) adalah birokrasi yang rumit, mulai dari dari kantor Lurah, Camat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan terkesan jika ada duit maka urusan akan di permudah dan lancar, kalau tidak maka warga harus bersabar dengan waktu yang tidak dapat dipastikan.
“Sementara sudah ada perda dan perwal setiap pemgurusan administrasi penduduk baik pengurusan KTP dan KK tidak dipungut biaya ‘GRATIS’. Tapi masih ada saja oknum di kantor pemerintah seperti kantor Lurah, Camat dan Kantor Disdukcapil yang masih berani meminta sejumlah uang kepada masyarakat ketika mengurus KTP dan KK,” sebutnya.
Untuk itu, Rianto mengatakan jika masyarakat memberikan amanah dan kepercayaan baginya duduk sebagai wakil rakyat di DPRD Kota Medan periode 2019 – 2024, maka tugas pertama yang dilakukannya yakni mendata warga kota Medan terutama di dapil 3 yang belum mendapat Kartu BPJS Kesehatan termasuk KTP dan KK.
” Ketiga item ini sangat penting, sebab warga Medan harus memiliki jati diri yang jelas dan dapat menunjukkan identitas jelas melalui KTP dan KK, dan mendapat pelayanan kesehatan yang di jamin oleh pemerintah melalui BPJS Kesehatan, setelah ini dimiliki masyarakat, barulah kita bisa masuk ke pembangunan yang lainnya untuk kesejahteraan rakyat,” tandasnya. (MR/10-RED)
