DPRD Medan: Pemko Tidak Pernah Tegas, Diberi Saran Tidak Merespon, PAD Reklame Jauh Dari Target
METRORAKYAT.COM | MEDAN – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Medan Roby Barus, menyesalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) reklame dari tahun ke tahun yang jauh dari target.
Akan tetapi, Pemko Medan tidak pernah tegas terhadap pengusaha reklame. Satpol PP beraninya menertibkan reklame kecil di atas trotoar, sementara billboard bergambar petinggi partai, pejabat Pemprov, TNI dan Polri tidak berani menyentuhnya. DPRD Medan sudah lelah mengingatkan Pemko, tapi tidak digubris.
“Lihatlah hasilnya, pendapatan dari reklame tahun 2017 sangat jauh dari target. Pemko menargetkan Rp.94.352.375.000,-, tapi yang tercapai cuma Rp.18.678.272.783,07 ,- atau 19,80 %.
“Kita tidak mengerti apa maunya Pemko, diberi saran tidak merespon, akhirnya beginilah hasilnya. Pemerintahan apa namanya ini, potensi pajak besar tapi menginginkan hasil yang kecil,” kata Roby kepada wartawan, Rabu (18/4/18) kemarin.
Di katakannya lagi, dari tahun ke tahun pendapatan dari reklame tidak pernah tercapai, masih berkutat di bawah 20 %, bahkan pernah di bawah 10%. Padahal, retribusi dari reklame sangat menjanjikan, terbukti dari pemandangan kota Medan yang dipenuhi “hutan” reklame, tapi tidak bisa diperoleh.
Kata Roby, seharusnya Pemko tidak boleh lemah atau kalah dari pengusaha nakal. Karena, sebagai Pemerintah, Walikota Medan bisa berkoordinasi dengan penegak hukum lewat MOU untuk menindak pengussaha nakal.
Meskipun demikian, pada kenyataannya Perda “ditabrak” pengusaha reklame. Namun, Pemko tidak memberi tindakan yang berarti. Ketika ditanya, apakah DPRD Medan sudah bosan mendesak Pemko untuk menegakkan Perda reklame?, Politisi PDI Perjuangan ini membantah, pihaknya tidak pernah bosan mengingatkan Walikota, maupun dinas terkait.
“Meski kami bukan eksekutor, atau tidak bisa menindak aparatur pemko, bukan berarti takut. Kami bisa tegas, kalau kami lihat pemko masih tidak menggubris rekomendasi dewan, bukan tidak mungkin kami akan menggulirkan hak interpelasi,” tegasnya.
Namun demikian,amun, ia melanjutkan, sebaiknya KPK, Kejaksaan atau Kepolisian mengusut dugaan korupsi atau gratifikasi di balik berdirinya papan reklame.
“Kami akan konsultasi ke KPK di Jakarta, sepertinya ada yang tidak beres pada reklame di Medan. Anggaran penertiban miliaran rupiah sudah pernah dipergunakan, tapi tidak mampu menumbangkan seluruh reklame yang berada di jalur terlarang. Disarankan supaya papan reklame dipilox dan dirusak dengan arit juga tidak dilakukan pemko, jadi saran apa lagi yang mau diterima pemko,” ungkap mantan ketua Komisi A ini heran dengan keadaan yang terjadi saat ini. (MR/SITI)
