DPRD Medan Pertanyakan Status 8 Ribu Penerima BPJS Gratis Bagi Warga Miskin di Kota Medan
MetroRakyat.com | MEDAN – Program Dinas Kesehatan Kota Medan yang menggratiskan iuran BPJS Kesehatan bagi 8000 masyarakat miskin dinilai tidak ada kejelasan siapa penerimanya.
“Anggaran BPJS Kesehatan yang memang diperuntukkan bagi masyarakat miskin yang katanya, kuotanya 8 ribu sampai sekarang tidak ada kejelasan. Jumlah 8 ribu itu diberikan kepada masyarakat miskin yang mana. Kita pun tidak tahu,” kritik Ratna Sitepu, salah seorang anggota Pansus LKPj kemarin.
Di Kota Medan ini, lanjut politis dari Partai Hanura Kota Medan tersebut, ada 21 kecamatan dan 151 kelurahan. Tentunya harus dibagi merata. Karena tidak merata, banyak masyarakat komplain kepada DPRD Medan. Masyarakat sudah banyak yang pintar. Begitu ada anggaran dan dipublikasikan ke koran bahwa ada program pemerintah Kota Medan memberikan BPJS Kesehatan gratis, masyarakat yang tidak mampu itu akan mempertanyakan kepada anggota DPRD selaku wakil masyarakat.
“Anggota DPRD mau menjawab pun bingung, mau menjawabnya bagaimana. Kenapa? Karena saat dipertanyakan kepada Dinas Kesehatan Kota Medan, Drg.Usma Polita, mereka justru bilang kuotanya sudah penuh. Bahkan sudah 10 ribu katanya,” tutur anggota DPRD Medan dari Dapil 3 tersebut dengan nada heran.
Sementara sambungnya, program-program untuk masyarakat tersebut memang sudah disahkan bulan Desember 2016 dengan persetujuan DPRD Medan. Itu adalah tupoksi kita selain legislasi, budgeting. Jadi anggaran-anggaran untuk Dinas Kesehatan itu disetujui, kita sudah ketok disetujui. Sesudah itu kita juga punya tugas lain yaitu, pengawasan.
“Ketika kita mau mengawasi program tersebut kemana aliran dananya dinas malah kerja sendiri. Jadi bukan hanya soal Dinas Kesehatan, termasuk Dinas Pendidikan Medan,” kritiknya lagi.
Tahun lalu ada anggaran bantuan baju sekolah untuk anak miskin, lalu beasiswa juga untuk anak miskin. Kita sudah bilang kepada Dinas Pendidikan, koordinasi dengan dewan, tapi mereka malah jalan sendiri. Sampai hari ini progamnya pun tidak tahu diberikan kepada siapa. Ketika kita sudah mau melakukan pangawasan. Mereka jalan-jalan sendiri sampai sekarang masih seperti itu.
“Jadi saya pikir, sebenarnya yang paling menyentuh masyarakat itu saat ini untuk ukuran Kota Medan, kalau masyarakat tidak sekolah, tidak sehat itu belum ukuran kota Mega Metropolitan seperti Medan. Jadi yang menyentuh masyarakat itu adalah kesehatan, pendidikan dan memang harus menyentuh masyarakat,” sarannya.
Kalau dibilang sekarang kuota BPJS Kesehatan untuk masyarakat miskin 8 ribu memang harus diperbanyak. Jika seharusnya bisa gratis, kenapa tidak. Sebab di beberapa negara seperti Malaysia dan lainnya, persoalan kesehatan ini sudah tidak bayar.
“Kita saja yang masih bayar meski Rp30 ribu, Rp50 ribu perbulan, itu kan hak kita, hak masyarakat. Jadi mungkin ke depan kalaupun kuota katanya sudah penuh, mungkin di P-APBD harus ditambah, diperbanyak. Kan sudah ada statistik bahwa berapa jumlah masyarakat miskin di Kota Medan ini,” tutupnya.(MR10/red)
