DPP Lembaga Bangkit Indonesia Minta KPK Tangkap dan Usut Oknum Pemberi Izin Pembangunan Proyek Podomoro Deli City
MetroRakyat.com | MEDAN – Meski putusan dari Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia telah memenangkan kasasi Hamdani Harahap melalui Yayasan Citra Keadilan pada tanggal 11 Agustus 2016 dan membatalkan putusan PTUN Medan yang sempat dimenangkan oleh Walikota Medan, namun sampai saat ini pembangunan Mega Proyek Podomoro Deli City masih tetap berlanjut dan seakan putusan yang berkekuatan hukum tetap dari MA-RI tersebut dihiraukan oleh Walikota Medan termasuk pihak Podomoro City. Parahnya lagi, Pembangunan Podomoro City yang jelas telah tidak sesuai aturan, juga mengambil badan jalan Putri Hijau untuk pembuatan saluran drainase.
Sementara, pihak pengawasan daerah seperti DPRD Kota Medan dan pihak Kejaksaan seakan tutup mata. Sehingga masyarakat melihat adanya ketidakpastian hukum di Kota Medan, dan diduga adanya aliran dana atau praktik suap yang dilakukan oleh pengusaha Podomoro City kepada oknum tertentu untuk memuluskan berbagai urusan termasuk perizinan Podomoro agar dapat diteruskan pembangunanya.
Hal ini dikatakan oleh Plt.Ketua DPP Lembaga Bangkit Indonesia, Torang Afta Siregar, SSn kepada wartawan, Kamis,(6/4/17). Torang menjelaskan, saat ini masyarakat masih menunggu kepastian hukum dari Pemerintah Pusat terkait proyek pembangunan Podomoro Deli City yang sejak awal pembangunannya sudah bermasalah.
“ Saat ini kita ketahui bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedang berada di Provinsi Sumatera Utara termasuk di Kota Medan. Kita berharap agar KPK yang saat ini masih dipercaya publik dan Pemerintah sebagai salah satu lembaga Independen yang melakukan pengawasan dan penindakan terhadap para pelaku korupsi dapat menindak lanjuti keluhan warga masyarakat Kota Medan terkait dugaan penyuapan yang dilakukan oleh oknum tertentu untuk memuluskan segala pembangunan proyek Mega Podomoro Deli City yang sejak tahun 2013 telah bermasalah, “ terang Torang Siregar.
Lanjut Torang lagi, KPK selama berada di Kota Medan dapat mempertanyakan terkait proyek pembangunan Podomoro Deli City yang sudah jelas bermasalah dan melanggar hukum. “ KPK pastinya sudah mengetahui permasalahan tersebut. Untuk itu masyarakat Kota Medan berharap agar KPK dapat mengusut dan menangkap oknum yang mengeluarkan izin pembangunan Podomoro Deli City,” ucapnya.
Selain itu, Plt.Ketua DPP Lembaga Bangkit Indonesia ini mempertanyakan proyek pembangunan drainase di sisi timur Podomoro City Land yakni yang berada di Jalan Putri Hijau, Kelurahan Silalas, Kecamatan Medan Barat. Saat itu, sudah jelas pembuatan draniase atau gorong-gorong dilakukan dengan memakan badan jalan. Bahkan, pada tanggal 31/1/17 lalu, anggota Komisi D DPRD Kota Medan yang saat itu turun kelokasi, memerintahkan Dinas PU Medan untuk menghentikan pembangunan drainase tersebut dan memanggil pihak pengembang beserta Dinas PU Medan untuk melihat kembali desain gambar yang sebenarnya. “ Saat itu DPRD Medan menemukan adanya pipa gas dan kabel telepon didalam drainase. Namun sampai saat ini, kabar terbaru terkait penemuan anggota DPRD Kota Medan dari Komisi D tersebut tidak pernah terdengar lagi, sementara masyarakat masih sudah sempat berharap adanya upaya baru agar pengusaha Podomoro City tidak seenak perutnya saja melakukan pembagunan tanpa mengikuti aturan dan ketentuan yang berlaku di Pemko Medan,” sebutnya.
Torang Siregar berharap kedatangan KPK-RI ke Kota Medan, dapat membawa dampak yang bermanfaat bagi perubahan sistem penegakan hukum terhadap aparatur sipil di Pemerintahan terutama Kota Medan yang sudah bobrok dan masih penuh budaya korupsi. “ Kami meminta agar KPK mengusut dan menangkap pemberi izin proyek pembangunan Drainase dan Pembangunan Podomoro City di Kota Medan.(MR/tim)
