Dedi Iskandar Batubara – DPD RI : “Gubsu Segera Tuntaskan Hutang Provsu Ke Daerah”.
MetroRakyat.com I MEDAN — Tengku Erry Nuradi resmi menjadi Gubernur Sumut definitif usai dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (25/5/2016) pukul 16.00 WIB. Begitu Tengku Erry Nuradi sah menjadi Gubernur Sumatera Utara maka Pekerjaan Rumah (PR) Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menantinya dengan memerlukan keseriusan Tengku Erry dalam mengerjakannya. Tidak heran dalam beberapa tahun terakhir ini, pejabat teras nomor 1 di Provinsi Sumatera Utara telah digelandang menjadi Tersangka dan Terdakwa perkara kasus Korupsi, dan meninggalkan paradigma buruk yakni salah satu provinsi terkorup adalah Sumatera Utara. Terkait dengan sahnya Tengku Erry Nuradi menjadi Gubernur Sumatera Utara, anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dedi Iskandar Batubara menyatakan sikap dan pernyataannya. Dedi mengatakan bahwa Gubernur Sumatera Utara sesuai dengan janji Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen menyelesaikan kekurangan pembayaran Dana Bagi Hasil Pajak Pemerintah Provinsi Sumatera Utara ke Kabupaten Kota pada tahun 2017. “Saya kira ini harus dituntaskan agar tidak jadi beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) dan beban pembangunan. Disisa jabatannya menjelang tahun 2018, saya kira komitmen beliau sebagai kepala daerah untuk menuntaskan masalah ini sangat dibutuhkan”, ujar Dedi kepada MetroRakyat.com, Jumat (27/5) melalui isi pesan singkatnya.
Dedi juga mengatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus realistis dalam penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan tidak perlu ambisius karena jika tidak tercapai hal ini akan berulang kembali jadi hutang. SKPD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah khususnya Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) harus mampu menakar secara cermat proyeksi pendapatan dan belanja daerah. “Saatnya keterbukaan akuntabilitas dan profesional tata kelola keuangan daerah menjadi prioritas untuk menumbuhkan kepercayaan publik terhadap percepatan pembangunan Sumatera Utara kedepan”, ujarnya lagi.
Senator asal Provinsi Sumatera Utara itu juga menambahkan bahwa Sumatera Utara belakangan dinilai kurang positif oleh pusat terkait pengelolaan keuangan dan kasus korupsi, harus memicu adrenalin semua pengambil kebijakan untuk mengangkat harkat dan martabat Sumatera Utara kembali dan menjadi daerah dengan indeks pembangunan terbaik di kawasan pulau Sumatera, tandasnya. (Peter P).
