Bank Indonesia, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan BRI Tbk Menggelar Sosialisasi Program Bantuan Non Tunai bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM)
METRORAKYAT.COM, DKI JAKARTA – Pemerintah melalui Bank Indonesia, Dinas Sosial DKI Jakarta, dan BRI Tbk menggelar Sosialisasi Program Bantuan Non Tunai bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Kepulauan Seribu.
Adapun materi yang di suguhkan mengenai pemanfaatan BPNT, penggunaan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), dan sekilas tentang e-waroong, Rabu (03/07/19).
“Pada kesempatan ini Bapak Ibu akan di berikan arahan terkait perubahan pemberian bantuan. Dari yang dulu mendapatkan beras 10kg, sekarang di ganti menjadi 7kg dan telur ayam setengah kilo. Kenapa hanya setengah kilo? Warga pulau di harapkan dapat memanfaatkan ikan, sebagai sumber protein,” ujar Wakil Bupati Kepulauan Seribu, Junaedi.
“Makanya kita harus hobi makan ikan. Gimana ceritanya orang pulau tidak suka ikan. Beras sama telor ini, nanti di dapatnya dengan menggunakan kartu ya. Sekarang udah jamannya digital. Jadi tidak ada bantuan tunai,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.
Susana Budi Susilowati mengungkapkan di ubahnya bantuan sosial ini sekaligus meminimalisir penyalahgunaan bantuan yang di berikan. Ini juga sebagai arahan Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas pada Juli 2016 tentang Program Raskin, dimana penyaluran Raskin di ganti dengan menggunakan kartu elektronik yang akan di berikan langsung kepada rumah tangga sasaran.
Dalam penyelenggaraanya, Susan juga meminta partisipasi aktif kepada pendamping untuk memverifikasi dan validasi data, agar bantuan yang di berikan tepat sasaran. “Kepada para penerima bantuan, jika di rasa ada yang lebih berhak menerima, silahkan sampaikan kepada petugas pendampingnya. Sehingga harapan kami, jumlah data ini bisa menurun karena kesejahteraan warganya meningkat,” tuturnya Susan.
Selain itu, Susan juga menilai perlunya di bentuk tim koordinasi bantuan sosial pangan, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga lingkup Kecamatan dan Kelurahan.
“Ini di maksudkan agar dalam penyalurannya berada dalam satu naungan, terintegrasi satu sama lain,” ujarnya. (MR/IS)
