Pemda Raja Ampat Dirikan Sejumlah Pos Pengawasan Perbatasan

METRORAKYAT.COM, RAJA AMPAT – Berbatasan langsung dengan dua negara, masing-masing, Australia dan Republik Palau, Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat melalui Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah akan mendirikan sejumlah pos pengawasan di beberapa wilayah yang berbatasan langsung dengan dua negara tersebut.

Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, Pemda Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit, SH mengatakan, kondisi geografis kabupaten Raja Ampat yang merupakan wilayah kepulauan dan berbatasan langsung dengan dua negara tetangga, sudah saatnya mendirikan pos-pos pantau dan pengawasan yang digunakan untuk mengawasi wilayah-wilayah perbatasan tersebut.

menurut Mohliyat sangat penting, karena potensi sumberdaya alam dan pariwisata di Raja Ampat sangat melimpah.

“Kami tidak ingin wilayah kami dimasuki oleh orang-orang asing yang tentunya akan berdampak pada hilangnya sumberdaya alam daerah kami yang sangat melimpah, mulai dari potensi sumberdaya alam hasil laut serta potensi sumber daya alam pariwisata yang telah mendunia.”jelas Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah, Pemda Raja Ampat, Mohliyat Mayalibit, di Waisai, Jumat (1/2/2019).

Menurutnya untuk mendirikan sejumlah pos pengawasan tersebut, pihaknya terlebih dahulu akan berkordinasi dengan pihak pemerintah pusat dalam hal ini pihak Kementerian Maritim di Jakarta, dimana koordinasi ini sangat penting, agar pihak pemerintah daerah Raja Ampat juga melihat secara jelas, peta wilayah dan perbatasan terbaru yang telah dikeluarkan oleh pihak Kementerian Maritim pada tahun 2018 lalu.

“Tentunya kami terlebih dahulu akan melakukan rapat koordinasi teknis dengan pihak Kementrian Maritim di Jakarta, selanjutnya kami juga harus melihat dengan detil mana saja batas-batas wilayah Indonesia dan dua Negara tetangga tadi, karena kan kalau dari data yang telah kami miliki, ada empat wilayah kami (Raja Ampat) yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, dimana di wilayah Distrik Misil misalnya, berbatasan langsung dengan Australia, sedangkan di wilayah kepulauan Ayau, di sana berbatasan dengan Republik Palau. Hal ini harus menjadi perhatian serius dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat,”ungkapnya.

Menurutnya dari data terbaru yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat dalam hal ini pihak Kemenko Maritim, untuk wilayah pulau terluar saat ini, yang masuk di dalam peta Indonesia, ada pulau Karangelen, dimana pulau tersebut merupakan bagian dari wilayah Indonesia, dan berbatasan langsung dengan Republik Palau.

“Kalau awalnya kan sesuai peta itu, ada pulau Fani yah, yang merupakan wilayah Raja Ampat, nah sekarang, dari data terbaru, sesuai peta yang dikeluarkan oleh pihak Kementerian Maritim, ada pulau Karangelen, nah disana menurut informasi, merupakan wilayah yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah, kami perlu untuk menetapkan lokasi tersebut untuk pembangunan pos pantau. Karena kalau dibiarkan, akan berdampak pada masuknya pihak luar yang dapat merampok hasil alam yang berlimpah di wilayah tersebut.”pungkasnya.

Menurut Mohliyat di wilayah Kepulauan pulau Karangelen, disana mempunyai potensi sumber daya alam laut yang sangat berlimpah, dan potensi pariwisata yang sangat mempesona. Untuk hal itulah pihaknya akan segera mungkin membangun pos pengawasan untuk menjaga lokasi tersebut.

Untuk wilayah Raja Ampat sendiri menurut Mohliyat ada beberapa wilayah yang masuk dalam lokasi prioritas (Lokpri) dimana lokasi tersebut sebagian besar berada di wilayah Kepulauan Distrik Ayau dan di Daerah Distrik Misol.

“Sejumlah wilayah ini sesuai aturan, masuk dalam lokasi prioritas dan merupakan type B dimana lokasi tersebut sangat mempunyai potensi yang luar biasa, kami berusaha semaksimal mungkin agar akses ke daerah tersebut dibuka, hal ini untuk membuka pintu masuk bagi wisatawan, apalagi di daerah ini mempunyai potensi pariwisata yang luar biasa, namun setelah sayang belum terjangkau, untik itu kami akan siapkan seluruh perangkat dan infrastruktur awal disana, melalui pos pantau itu,”pungkasnya.

Terkait personel yang akan ditempatkan di pos-pos pantau tersebut, menurut Mohliyat, pihaknya akan melibatkan para ASN serta pegawai honorer yang ada. Selain itu, pelibatan aparat keamanan baik dari TNI AL dan Kepolisian juga akan dilakukan guna mendukung pos Pemda di wilayah-wilayah perbatasan tersebut.

Tak hanya soal batas negara, menurut Mohliyat, pihaknya juga akan aktif melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap batas daerah dimana kabupaten Raja Ampat yang berbatasan langsung dengan wilayah Maluku Utara sangat rawan terjadinya pencaplokan wilayah.

” Kami tidak mau kasus pulau Sayang (pulau Sain) itu terulang lagi, dimana wilayah pulau Sain yang merupakan wilayah Kabupaten Raja Ampat sempat di caplok oleh pihak pemerintah daerah Halmahera, dan kami akhir harus berjuang keras untuk mengambil kembali wilayah kami. Jadi fokus kami juga nantinya soal batas-batas wilayah daerah tetangga”katanya.(MR/felix)