BIMTEK Perangkat Desa Tapanuli Utara di Medan Menuai Sorotan,Diduga BIMTEK Merupakan Jatah Eks Kapolres Taput

METRORAKYAT.COM, TAPUT -Pelaksanaan Bimbingan Teknis (BIMTEK) bagi perangkat desa se-Kabupaten Tapanuli Utara yang berlangsung di Grand Kanaya Hotel, Medan, pada 28 Juni hingga 1 Juli 2026, menuai perhatian dari berbagai kalangan. Selain mempertanyakan efektivitas kegiatan, sejumlah pihak juga menyoroti penggunaan anggaran serta alasan penyelenggaraan kegiatan di luar Kabupaten Tapanuli Utara.

Sorotan tersebut muncul setelah awak media melakukan pemantauan langsung di lokasi kegiatan. Berdasarkan hasil pantauan, jumlah peserta yang terlihat berada di area hotel maupun mengikuti sesi BIMTEK dinilai tidak sebanding dengan jumlah peserta yang tercatat sebagai peserta resmi.

Kondisi itu memunculkan pertanyaan mengenai tingkat kehadiran peserta selama kegiatan berlangsung, sekaligus memantik diskusi mengenai efektivitas pelaksanaan BIMTEK yang menggunakan anggaran cukup besar. Sejumlah pihak menilai evaluasi terhadap kegiatan serupa perlu dilakukan agar manfaat yang diperoleh benar-benar sebanding dengan biaya yang dikeluarkan.

Informasi yang dihimpun awak media menyebutkan, kegiatan tersebut diikuti oleh satu orang perwakilan dari setiap desa di Kabupaten Tapanuli Utara dengan jumlah peserta sekitar 241 orang. Setiap peserta disebut dikenakan biaya sebesar Rp5.000.000 sehingga nilai anggaran keseluruhan diperkirakan mencapai lebih dari Rp1,2 miliar apabila seluruh peserta mengikuti kegiatan tersebut.

Di tengah pelaksanaan BIMTEK, muncul pula informasi yang berkembang di masyarakat yang menyebut kegiatan tersebut diduga berkaitan dengan program yang disebut-sebut sebagai “jatah” dari Kepolisian Resort Tapanuli Utara. Namun demikian, hingga saat ini informasi tersebut belum dapat diverifikasi dan belum didukung bukti yang dapat dipastikan kebenarannya. Oleh karena itu, informasi tersebut masih memerlukan klarifikasi dari seluruh pihak yang disebut.

Selain efektivitas kegiatan, lokasi penyelenggaraan BIMTEK juga menjadi perhatian. Beberapa pihak menilai kegiatan peningkatan kapasitas aparatur desa seharusnya dapat diprioritaskan dilaksanakan di wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. Selain berpotensi menekan biaya pelaksanaan, kebijakan tersebut juga dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap perputaran ekonomi lokal melalui sektor perhotelan, kuliner, transportasi, serta pelaku usaha mikro di daerah.

Menanggapi berbagai sorotan tersebut, Kepala Bidang Penataan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, Sihol Situmeang, menegaskan bahwa pelaksanaan BIMTEK telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kegiatan BIMTEK sudah sesuai dengan prosedur. Apabila masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, kami siap menerima kritik, saran, maupun masukan dari pihak mana pun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan ke depan. Mengenai informasi yang menyebut kegiatan ini merupakan jatah dari Polres Taput, saya tidak mengetahuinya,” ujar Sihol kepada awak media saat ditemui di Grand Kanaya Hotel, Medan, Senin (29/6/2026).

Pernyataan tersebut menjadi tanggapan resmi dari pihak Dinas PMD Kabupaten Tapanuli Utara atas berbagai informasi yang berkembang selama pelaksanaan kegiatan.

Sementara itu, awak media juga telah berupaya meminta konfirmasi kepada Ernis Sitinjak Eks Kapolres Taput terkait informasi yang mengaitkan institusi Kepolisian dengan pelaksanaan BIMTEK tersebut. Namun hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan. Kepolisian Resort Tapanuli Utara juga belum menyampaikan pernyataan resmi terkait informasi yang berkembang.

Sejumlah pengamat pemerintahan desa menilai bahwa kegiatan BIMTEK pada prinsipnya merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kompetensi aparatur desa. Namun, pelaksanaannya harus mengedepankan prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi agar tujuan peningkatan kapasitas benar-benar tercapai serta mampu dipertanggungjawabkan kepada publik.

Masyarakat pun berharap Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan BIMTEK, mulai dari mekanisme perencanaan, pemilihan lokasi, tingkat kehadiran peserta, materi yang diberikan, hingga manfaat nyata yang diperoleh setelah kegiatan selesai. Evaluasi tersebut dinilai penting sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan desa sekaligus memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan hasil yang optimal bagi pelayanan kepada masyarakat.

Terpisah, saat dikonfirmasi kepada Lembaga penyelenggara kegiatan BIMTEK Perangkat Desa Lembaga Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Teknologi Putra Bangsa belum juga memberikan keterangan resmi terkait dengan pelaksanaan kegiatan BIMTEK.

Informasi yang didapatkan awak media ini juga bahwa Lembaga Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Teknologi Putra Bangsa
ini sudah sering dipercayakan Pemkab Taput untuk sebagai penyelenggara dalam kegiatan BIMTEK Perangkat desa setiap tahunnya.

Sejumlah pihak meminta agar Aparat Penegak Hukum sesegera mungkin melaksanakan pemeriksaan terhadap lembaga penyelenggara BIMTEK ini, diduga ada main mata dengan pihak Pemkab Taput demi meraup untung besar. Diketahui penggunaan dana BIMTEK oleh Kepala Desa di tampung dalam anggaran ADD setiap tahunnya. (MR/Andoky Manalu)