Kwarcab GPKCK Sibolga Sambut Hari Pandu Se-Dunia, Akan Di Gelar TOT Bersama KPK RI

METRORAKYAT.COM, JAKARTA – Gerakan Pramuka Kwartir Cabang Kota Sibolga, dalam memperingati Hari Baden Powel 22 Februari 2019 yang mendatang, akan melaksanakan Training of Trainer Pendidikan Anti Korupsi tahun 2019. Demikian di jelaskan Sekretaris Kwarcab Pramuka Kota Sibolga, Samsul Pasaribu Jum’at (18/1/2019).

Samsul menjelaskan TOT Pendidikan Anti Korupsi tahun 2019 akan dilaksanakan bekerjasama dengan KPK RI melalui Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat (Dikyanmas).

Sedangkan, Pendidikan Anti Korupsi ini ditujukan bagi anggota pramuka penegak dan Panega se-Kwarcab Kota Sibolga, Sumatera Utara.

” Insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 22 Februari yang akan datang,” kata mantan ketua DKC periode 2004-2009 ini.

Lebih jauh aktivis Gerakan Pramuka ini menjelaskan bahwa TOT Pendidikan Anti Korupsi Kwarcab Sibolga tahun 2019 bukan yang pertama digelar. Sebelumnya, sejak tahun 2009 Kwarcab Pramuka Kota Sibolga rutin melaksanakan TOT bekerjasama dengan KPK RI.

“Jadi, ini sudah masuk tahun ke-10, atau sudah satu dasawarsa lah,” ungkapnya.

Sementara itu, dari Sibolga, Ketua Kwarcab Gerakan Pramuka Kota Sibolga, Amarullah Gultom, SE, MM membenarkan bahwa Kwarcab Sibolga akan menggelar TOT Pendidikan Anti Korupsi bagi anggota Pramuka tingkat Penegak dan Pandega. 

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka peringatan Hari Pandu sedunia yang jatuh pada 22 Februari 2019.

” Benar, insya Allah jika tidak ada perubahan jadwal kawan-kawan KPK akan hadir langsung memberikan materi dan ini rutin kita laksanakan,” jelasnya.

Kwarcab Sibolga sendiri intens membangun komunikasi yang baik dengan KPK RI dalam hal pembinaan kader-kader pramuka dari bahaya laten korupsi.

Setiap tahun KPK memberikan sambutan yang baik atas program pembinaan kaum muda Indonesia melalui gerakan Pramuka.

Melalui Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI, perwakilan dari KPK hadir langsung memberikan pemahaman dan pengetahuan tugas dan fungsi KPK termasuk bahaya korupsi bagi kesinambungan bangsa dan negara. (MR/RM)