BURUH TUNTUT KENAIKAN UPAH,KABAG OPS dan KAPOLSEK MEDAN BARU AMANKAN UNRAS
METRORAKYAT.COM | MEDAN – Buruh bersatu terus melawan(BBM Sumut) terus melawan terhadap kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada kaum buruh,yang semakin hari,daya beli buruh semakin melemah di karenakan kebijakan pemerintah dinilai lebih mementingkan kaum borjuis dan tidak berpihak pada pada kaum proletar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubsu Sumut jalan Diponoegoro Medan, Kamis 2-11-2017 jam 10:30 wib.
Edi jhon sitanggang selaku ketua SBSI (serikat buruh seluruh Indonesia) pada metrorakyat.com di tengah jalannya aksi mengatakan bahwa saat ini pemerintah sedang sibuk dengan program infrastruktur yang katanya untuk kepentingan rakyat. “Rakyat yang mana?,” kata Edy jhon.
Tambahnya lagi, apakah pemerintah lupa infrastruktur tersebut tidak dinikmati oleh buruh dan rakyat miskin yang tidak memiliki kendaraan roda 4,itu semua dinikmati oleh kaum jetset dan hanya untuk kepentingan sebagian rakyat saja.
Pemerintah telah lupa cita-cita pendiri bangsa yang termaktup dalam UUD 45 pasal 33 yang berbunyi bumi,air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk kemakmuran rakyat”
Yang jadi pertanyaanya,kapan hal ini dapat direalisasika. Untuk rakyat dan kaum buruh.
Kekayaan negara di kuasai oleh segelintir orang saja dan buruh tetap menjadi masyarakat berdaya beli sangat rendah.
Pemerintah lupa bahwa masih banyak rakyat miskin yang termarjinalkan dalam segala hal.
Dari tahun 2015 pemerintah melalui Menaker mulai merampas pendapatan buruh dengan nyata-nyata kepres 107 sudah dengan tegas dan jelas penentuan upah harus menggunakan survey mereka ganti dengan semena- mena menggunkan pp 78 yang tidak berpihak pada kaum buruh dengan formulasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi .
Maka dengan itu kami dari buruh bersatu melawan se Sumut dengan jelas dan tegas menuntut pemerintah :
1.hapus PP 78
2.biarkan daerah menentukan UMK dengan sendiri dan jangan diintervesi melalui pp 78
3.cabut gugatan Apindo di PT.TUN Sumut
4.wali kota Medan harus tegas dalam melindungibkepentingan buruh
5.naikan UMP Sumut sebesar 30 % ungkap Ketua SBNI ini.
Sementara itu perwakilan buruh yang berorasi di depan kator Gubsu di terima perwakilanya untuk bertemu T.Erry di dalam gedung pertemuan .
Namun perwakilan buruh ini merasa kecewa dan kembali turun ke bawah dan melanjutkan orasinya dikarenakan yang menerima mereka di dalam gedung hanya kabid pendidikan provinsi yang tak ada hubunganya sama sekali dengan tuntutan kami ungkap Ahmadsyah atau yang disapa Eben selaku ketua gabungan serikat buruh independent.
Dalam aksi unras ini mendapat pengawalan ketat dari Polrestabes Medan dibawah pimpinan Kabag ops AKBP Doni satria S dan kapolsek Medan Baru,Kompol Victor Ziliwu.
Kompol Ziliwu yang ditemui metrorakyat.com di tengah-tengah aksi mengatakan bahwa ” pengawasan dan pengamanan aksi unjuk rasa ini merupakan kewajiban kami sebagai kepolisian.
Masyarakat yang mau berunjuk rasa dan menyatakan pendapat akan tetap kami lindungi dan kami amankan sepanjang aksi itu dilakukan sesuai aturan dan tidak anarkis.
Kami akan memberikan rasa aman baik pada masyarakat yang melintas di lokasi aksi dan juga para peserta aksi.
Polisi akan terus melayani masyarakat sesuai dengan arahan para pimpinan kami pungkas victor.(MR/Suriyanto)
