KPPU Temui Komisi Yudisial Bahas Perilaku Hakim

METRORAKYAT.COM, JAKARTA – Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan pertemuan bersama Komisi Yudisial (KY) Republik Indonesia, di Gedung KY Jakarta, guna mendiskusikan berbagai perilaku hakim yang ditemukan KPPU dalam berbagai proses penanganan keberatan di pengadilan.

Hal ini sejalan dengan salah satu tugas KY dalam melakukan pemantauan serta pengawasan terhadap perilaku hakim, serta menangani dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Wakil Ketua KPPU, Guntur S. Saragih menjelaskan setiap Putusan KPPU untuk kasus persaingan usaha dapat diajukan keberatan melalui Pengadilan Niaga, sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2021 (Perma 3/2021). Perma yang diberlakukan hanya untuk Putusan KPPU
terkait pelaksanaan UU No. 5/1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

“Untuk pelaksanaanya, KPPU menemukan berbagai tindakan yang diduga bertentangan dengan salah satu prinsip dalam kode etik dan pedoman perilaku hakim, yakni bersikap profesional, seperti menangani upaya keberatan diluar kedudukan hukum Terlapor, menangani upaya keberatan yang prosedurnya tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, maupun perilaku lain yang ditemukan KPPU untuk proses litigasinya,” beber Guntur.

Ditambahkan Guntur, pertemuan tersebut secara khusus turut membahas penanganan upaya keberatan Putusan KPPU oleh salah satu Pengadilan Niaga untuk perkara kemitraan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM).

“Penanganan keberatan tersebut dinilai tidak tepat, karena tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya upaya keberatan bagi putusan KPPU untuk perkara kemitraan UMKM,” tambahnya.

Sehingga, Guntur lanjutnya, b berdasarkan Peraturan KPPU No. 4/2019, Putusan KPPU untuk perkara kemitraan bersifat final. Perilaku hakim yang memutus keberatan atas perkara tersebut tanpa landasan peraturan perundang-undangan, diduga tidak sesuai perilaku hakim untuk bersikap profesional.

“Pertemuan dilakukan guna mendiskusikan potensi atau dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim tersebut kepada KY. Sekaligus meminta KY untuk melakukan pemantauan dan pengawasan atas perilaku hakim tersebut,” tukasnya. (MR/156).