Zahir Hadiri Rakor Penanganan Dampak Inflasi Bersama Gubsu

METRORAKYAT.COM, BATU BARA – Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, M. AP bersama Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi hadiri rapat koordinasi (Rakor) penanganan dampak inflasi, yang digelar secara terbuka di Aula Pertemuan Grand City Hall, Jl. Balaikota, Medan, Rabu (2/11/2022).

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo memerintahkan masing-masing daerah di Indonesia harus segera berbenah dan tanggap dalam mengatasi dampak inflasi. Menanggapi hal tersebut, seluruh jajaran pemerintah daerah di Sumatera Utara menggelar rapat koordinasi (Rakor) penanganan dampak inflasi.

Rakor dibuka secara resmi oleh Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi didampingi Pangdam I/BB, dan Kapolda Sumut yang ditandai dengan pemukulan gong.

Kegiatan rapat koordinasi ini diikuti seluruh pemerintah daerah di Sumatera Utara serta unsur forum komunikasi pimpinan daerah (Forkopimda) yang terdiri dari Bupati/Walikota, Ketua DPRD, Kapolres dan Kajari.

Dari Batu Bara turut hadir Bupati Batu Bara Ir. H. Zahir, M.AP. bersama Ketua DPRD Batu Bara M. Safi’i, Kapolres Batu Bara AKBP Jose DC Fernandes, Kajari Batu Bara Amru Siregar, Kepala BPKAD Batu Bara dan Asisten Setdakab Batu Bara.

Dalam sambutannya, Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi mengatakan, inflasi yang tinggi sangat berdampak pada ekonomi masyarakat. Untuk itu perlu adanya pengendalian harga barang dan jumlah pembelian barang agar ekonomi dapat stabil. Pungkas Edy.

Selain itu, Rakor ini juga membahas evaluasi penyerapan APBD tahun 2022 di setiap daerah. Penyerapan anggaran APBD di tiap – tiap daerah sangat berpengaruh besar pada pengendalian inflasi. Oleh karena itu pemerintah daerah harus bisa menjadi garda terdepan dalam menangani terjadinya inflasi.

“Diketahui persentase angka inflasi nasional berada pada angka 5,7%, sedangkan persentase angka inflasi Sumatera Utara berada pada angka 5,6%, ” terang Edy.

Lanjut nya, Walau dinilai masih tinggi, Pemprov Sumut dinilai mampu mengendalikan angka inflasi di daerah dan masuk dalam kategori sepuluh provinsi dengan pengendalian inflasi terbaik di tingkat nasional serta menjadi provinsi dengan penyerapan anggaran APBD tahun 2022 paling tinggi yaitu di angka 62,2% dari target minimum yang ditetapkan.

“Penyerapan anggaran APBD tahun 2022 di tiap kabupaten/kota di Sumatera Utara harus tuntas hingga 100%, dan ini harus diawasi dan dikawal agar inflasi yang terjadi di Sumatera Utara seperti kenaikan harga pokok makanan yakni bawang merah, cabai dan daging ayam juga telur ayam dapat dikendalikan dengan baik,” tegas Edy. (MR/PS)