Terkait Penetapan Tersangka Kepada Edianto Simatupang, DPP LSM GEMPUR Minta Kapolri Periksa Kapolres Tapteng
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Langkah-Langkah Pengendalian Dana Desa dan dalam rangka pengamanan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat turut serta mengawasi penggunaan Dana Desa (DD). Tujuannya, agar penggunaan DD lebih transparan dan akuntabel. Permintaan Presiden Jokowi ini disampaikannya usai hebohnya issu dana fiktif yang menerima aliran DD.
Hal itu disampaikan Ketua Umum DPP LSM GEMPUR, Fredy Marbun, (Foto) kepada metrorakyat.com lewat nomor ponselnya 08132159xxxx, Jumat (26/11/2021).
Karena permintaan Presiden Jokowi tersebut, dirinya mengaku sangat kecewa dengan sikap Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) dan Polres Tapteng yang menjadikan aktivis Edianto Simatupang yang juga sebagai Sekretaris DPC LSM GEMPUR Tapteng menjadi tersangka karena mendampingi warga miskin melaporkan dugaan korupsi DD di kabupaten itu.
“Untuk itu, kami meminta Kapolri untuk segera memanggil dan memeriksa oknum Kapolres Tapteng yang telah menjadikan Sekretaris DPC LSM GEMPUR Tapteng sebagai tersangka. Padahal, yang dilaksanakan aktivis kami disana adalah dalam kerangka mewujudkan penggunaan DD yang transparan dan akuntabel sesuai permintaan pemerintahan Presiden Jokowi dalam langkah – langkah pengendalian DD,” keluhnya.
Disebutnya bahwa visi dan misi LSM GEMPUR adalah bekerja sama membangun dan menciptakan suasana kondusif serta menentang perilaku yang mementingkan pribadi dan golongan. yang Anti Arogansi Kekuasaan.
LSM GEMPUR katanya, anti terhadap arogansi kekuasaan dan menolak keras hal-hal yang merugikan negara dan membangun kepercayaan diri masyarakat menuju berbangsa dan bernegara yang berkeadilan.
Karena itu, imbuhnya, LSM GEMPUR yang menjalankan tugas sosial kontrolnya, juga turut berperan serta mengawasi dugaan penyimpangan yang terjadi dalam penggunaan dan pengelolaan DD di Kabupaten Tapteng sehingga disana dapat terwujud aparatur negara yang bersih dan berwibawa.
“LSM kita turut berperan serta dalam memantau kebijakan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah karena kita adalah mitra kerja pemerintah dalam yang senantiasa berupaya memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara,” tutupnya.
Ketika ikhwal itu dipertanyakan kebenarannya kepada Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol. Hadi Wahyudi, melalui pesan WhatsApp (WA)-nya, sampai berita ini tayang, belum memberikan penjelasan.
Meski terlihat sedang online dan dihubungi telepon WA-nya, Hadi Wahyudi tidak menjawabnya. (MR/Sipa Munthe)
