DPRD Samosir Rapat Bersama Warga Desa Hariara Pintu, Kec Harian

DPRD Samosir Rapat Bersama Warga Desa Hariara Pintu, Kec Harian
Bagikan

METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – DPRD Kabupaten Samosir bersama warga Desa Hariara Pintu Kecamatan Harian Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait hak kepemilikan lahan di Hutan Tele.
RDP dilaksanakan bertempat  di ruang rapat kerja dewan, Senin (10/5/2021), Pangururan.

Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Samosir, Nasib Simbolon didampingi Pantas Marroha Sinaga bersama anggota di antaranya, Polten Simbolon, Rismawati Simarmata, Jonni Sagala, Pantas Lasidos Limbong, Noni S Situmorang, Romauli Panggabean.

Kehadiran puluhan warga Desa Hariara Pintu yang bermukim di daerah kawasan Hutan Tele ke gedung dewan, guna menyampaikan aspirasi yang diwakili salah satu warga, Joniar Pasaribu.

Joniar menyampaikan bahwa warga Hariara Pintu merasa kuatir juga dianaktirikan sejak adanya pernyataan dari Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) melalui websitenya bedasarkan siaran pers Nomor 03/Penkum/03/2021, menyatakan tanah yang dimiliki mereka adalah hutan lindung.

Joniar pun mempertanyakan di mana letak Hutan Tele, karena lokasi yang dikelola masyarakat Desa Hariara Pintu merupakan Areal Penggunaan Lain (APL).

Selain itu, sebagian rumah maupun lahan sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dari jalur Prona tahun 2013 dan 2014.

Lanjut Joniar menjelaskan, Desa Hariara Pintu merupakan hasil pemekaran dari Desa Partungko Naginjang tahun 2011 dan sudah ditempati masyarakat sejak tahun 1823. Ketika itu warga masih mencari nafkah dengan berburu, menanam ubi di sekitar lingkungan rumah yang sebagian ada menanam Nilam sehingga pemerintah mengeluarkan Ijin Hak Pengumpulan Hasil Hutan (IHPHH) tahun 1970-an.

“Atas berkembangnya pertanian saat itu, masyarakat pun semakin berkembang karena sudah tercipta lapangan kerja serta para petani harus mengupah pemuda dari daerah lain karena pengembangan pertanian masih dilakukan secara manual,” jelas Joniar.

Kemudian warga lainnya, Saroha Siregar alias Sirlak meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir membuat batas yang jelas di mana lokasi hutan lindung dan APL biar masyarakat tahu serta paham perbatasan hak milik untuk di kelola.

Menjawab hal itu, wakil Ketua DPRD Samosir Nasib Simbolon menyampaikan dalam waktu dekat pihaknya akan melakukan klarifikasi dan RDP sekaligus kordinasi serta konsultasi ke Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) juga ke Dinas Kehutanan Propinsi, Kuasa Pemangku Hutan (KPH) 13 Dolok Sanggul di Medan.

Dikesempatan itu hadir Asisten Pemerintahan (Aspem) Mangihut Sinaga, Kadis Lingkungan Hidup Sudion Tamba, Kabag Hukum Lamhot Nainggolan dan Camat Harian, Kepala Desa Hariara Pintu. (MR/156).

Tonton Video Arung Jeram di bawah ini:

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.