Reses Serap Aspirasi Masyarakat, Suwardi Ritonga SE: Masyarakat Cegah Karhutla dan MBG Trobosan Cerdaskan Generasi Bangsa
METRORAKYAT. COM, INDRAGIRI HULU – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Indragiri Hulu H.Suwardi Ritongan SE kembali menggelar reses masa Persidangan ke 1 tahun 2026 yang berlangsung di tiga titik yakni di Desa Redang, Perumahan Pematangreba Permai, dan terakhir di Desa Tani Makmur, Jumat (14/8/2026)
Kegiatan rese masa persidangan ke 1 oleh anggota DPRD Inhu di tiga titik itu masyarakat sangat antusias hadir menyampaikan usulan untuk pembangunan yang menyentuh langsung di rasakan masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD Inhu, H.Suwardi Ritongan SE menyampaikan, reses ini adalah ajang untuk silaturahmi serta upaya dalam menyerap aspirasi dari masyarakat yang berada di wilayah dapil 1 Kabupaten Inhu khususnya masyarakat di Desa Redang, Perumahan Pematangreba permai dan di Desa Tani Makmur Kecamatan Rengat Barat Kabupaten Inhu.
” Momen ini sangat penting bagi kami anggota DPRD untuk mengetahui apa yang diinginkan masyarakat yang ada di daerah konsituen katanya”.
Kegiatan reses reses tersebut, menerima aspirasi masyarakat mulai dari bidang Pendidikan,Olahraga,kesehatan,pertanian dan lain sebagainya.
” Aspirasi yang disampaikan masyarakat ini akan kita perjuangkan kepada Pemerintah Kabupaten Inhu agar dapat ditindaklanjuti dan bisa direalisasikan sesuai harapan masyarakat dengan anggaran yang ada karena kondisi anggaran saat ini sedang terjadi efisiensi.
Namun Ia menegaskan tetap kita perjuangkan usulan kebutuhan dasar untuk dinikmati masyaraka.”Kami siap menampung aspirasi dari masyarakat untuk membangun Kabupaten Indragiri Hulu lebih baik lagi, Isya Allah akan kami perjuangan secara optimal” tegasnya.
Disamping itu, Suwardi Ritonga SE dari Partai Politik Gerakan Indonesia Raya ( Gerindra ) yang disapa sehari hari Ucok selama berlangsungnya reses menyampaikan kepada masyarakat dalam kondisi musim kemarau panjang saat ini masyarakat membuka lahan agar jangan membakar, dan membuang puntung rokok sembarangan.
Masyarakat agar taat aturan, dimana Pemerintah pusat yakni Menteri Lingkungan Hidup secara resmi mengeluarkan surat edaran yang melarang pembukaan lahan dengan cara membakar. Hal itu untuk menekan potensi kebakaran hutan dan lahan ( Karhutla) saat terjadi fenomena El Nino.
Kementrian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) telah resmi menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor 16 tahun 2026 tentang larangan pembukaan lahan dengan Cara Membakar per 10 Agustus 2026 kemarin, sebagai langkah antisipasi cepat mencegah karhutla.
Karena Penerbitan surat edaran itu berlandaskan pada ketentuan hukum yang berlaku, khususnya Pasal 69 ayat (1) huruf h dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta berbagai peraturan terkait lainnya.
Untuk itu dihimbau masyarakat menaati ketentuan ini demi melindungi lingkungan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan ekonomi,”, karena bagi siapa melanggar tidak memberi ruang dan sanksi tegas berupa sanksi administratif,denda hingga sanksi pidana ucap Suwardi selaku Komisi I DPRD yang membidangi dibidang Pemerintahan.
Selain itu, terkait program Presiden RI Prabowo Subianto, Menurutnya bahwa MBG salah satu trobosan atas permasalahan, MBG bukan sekedar membagi bagikan makanan,namun sebagai ikhtiar mencerdaskan sumber daya manusia kedepan khususnya generasi bangsa, sehingg memandang perlu program Makan Bergizi Gratis ( MBG ) sebagai trobosan dalam mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.
Program tersebut bukan semata mata pembagian makanan, namun merupakan bagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas, sebab anak anak unggul dan kompetitif merupakan cita cita bangsa sehingga pemenuhan gizi merupakan investasi jangka panjangu capnya Suwardi.
Terkait Koperasi Desa Merah putih, Suwardi menegaskan, bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan,hal ini nantinya pembangunan ekonomi Indonesia tidak boleh semata mata diarahkan kepada persaingan bebas yang membuat pihak kuat semakin perkasa dan pihak lemah semakin tersisih.
” Karena koperasi merupakan salah satu sarana untuk menghadirkan demokrasi dalam kehidupan ekonomi.Melalui koperasi yang dikelolah secara sehat dan profesional sehingga petani, nelayan hingga pelaku UMKM akan ditungtungkan.
“Oleh karena itu berdirinya koperasi untuk memperkuat petani dalam posisi tawaranya, dan nelayan dapat mempeeoleh akses pasarnya, pelaku usaha mikro dapat berkembang,distribusi kebutuhan pokok dapat diperpendek, serta nilai tambah ekonomi dapat dinikmati masyarakat, “pungkasnya (MR/Ob )
