RDP Komisi II DPRD Langkat Bahas Pelayanan Kesehatan BLUD
METRORAKYAT.COM, LANGKAT — Komisi II DPRD Kabupaten Langkat menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) membahas pelayanan kesehatan dan anggaran seluruh puskesmas di Langkat berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Kamis (13/8/2026).
Dipimpin Ketua Komisi II Sedarita Ginting Rapat Dengar Pendapat (RDP) , dihadiri Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin, serta 32 Kepala Puskesmas se-Kabupaten Langkat.
RDP diawali dengan apresiasi luar biasa untuk aksi heroik Vera Leli Septiana Boru Manullang, bidan desa di Puskesmas Pangkalan Siata. Pada 30 Juli lalu, Vera nekat menerjang ombak besar dan cuaca buruk demi mengevakuasi pasien sesak napas dengan gula darah tinggi. Karena akses darat minim, rujukan harus lewat laut namun perahu kandas dihantam ombak. Tanpa ragu, Vera turun ke perairan berlumpur, mengangkat pasien berinfus sejauh puluhan meter ke daratan.
“Bidan ini sudah sepantasnya disebut Pahlawan Kesehatan!” tegas pimpinan rapat, sekaligus meminta Dinas Kesehatan segera membenahi sarana pelayanan di Pangkalan Siata.
Selanjutnya Ketua DPRD Langkat Sribana Perangin Angin menyoroti kritis anggaran BPJS yang setiap tahun mencapai Rp60 miliar, namun hingga kini tidak ada data pasti berapa warga yang sebenarnya dilayani.
“Uang puluhan miliar habis begitu saja, kita tak tahu siapa yang benar-benar menerima layanan! Setiap kepala puskesmas wajib memverifikasi data, jangan hanya menerima bundelan dari BPJS tanpa dikroscek!”, tegas Sribana.
Ketua DPRD juga mempertanyakan kondisi ambulans yang banyak terabaikan: “Anggaran perawatan ambulans ada atau tidak?
Kenapa banyak yang seperti rongsokan? Bersihkan dulu lingkungan puskesmas,agar benar-benar sehat!”
Dalam pembahasan terungkap:
– Semua puskesmas kini berstatus BLUD, dengan sumber dana dari kapitasi BPJS (sekitar Rp7.000 per pasien per bulan), APBD, dan pendapatan lain.
– Program UHC membuat pelayanan gratis (Rp0) bagi semua pasien, namun para Kepala Puskesmas mengusulkan penambahan anggaran karena tidak ada pendapatan tambahan dari program tersebut.
– Capaian UHC Langkat sudah 99,91%, namun anggaran baru tersedia Rp41,13 miliar — sisanya diusulkan lewat perubahan APBD.
– Dikritisi: banyak pasien dirujuk ke RS swasta, sehingga dana BPJS tidak terserap ke RSUD Tanjung Pura dan PAD daerah. Alasannya: banyak pasien yang memang meminta dirujuk ke RS swasta.
RDP ini menjadi bukti bahwa pelayanan kesehatan di Langkat terus mendapat perhatian serius, mulai dari penghargaan bagi tenaga medis berani, hingga pengawasan ketat agar dana puluhan miliar benar-benar bermanfaat bagi rakyat.(mr/yo)
