DPRD Sergai Dapil 2 Gelar Reses Masa Sidang III, Warga Keluhkan Jalan dan Pukat Trawl

METRORAKYAT.COM, SERGAI – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai) daerah pemilihan (Dapil) 2 melaksanakan reses kelompok masa persidangan III tahun 2025, di Desa Bagan Kuala, Kecamatan Tanjung Beringin, Selasa (14/10/2025).

Reses itu dilaksanakan guna mendengarkan segala keluhan, sekaligus menampung aspirasi masyarakat secara langsung, khususnya Dapil 2 yaitu Kecamatan Tanjung Beringin dan Kecamatan Teluk Mengkudu.

Tampak hadir Anggota DPRD Sergai Fraksi PPP Dr. H. Hari Ananda, Fraksi PDIP Hj. Hamidah dan Jhon Rawansen Purba, Fraksi Demokrat Amanah Siti Aisah, Fraksi Gerindra Robert Butar-Butar, SH, Camat Tanjung Beringin diwakili Sekcam Mindo Panjaitan, Danramil 11/TB Mayor Inf. Hairul Hadi, Wadan Posal Bedagai Letda Laut M. Tri Wibowo, personil Polsek Tanjung Beringin, Kepala Desa se-kecamatan Tanjung Beringin, perwakilan Dinas PUTR dan Dinas Kesehatan Sergai, serta masyarakat.

Dikesempatan itu, beberapa perwakilan masyarakat menyampaikan aspirasinya, yang pertama Kepala Desa Mangga Dua, Budi Santoso mengatakan terkait jalan yang lumayan masih banyak rusak.

Budi berharap di tahun 2026 nanti akan terlaksana apa yang menjadi harapan masyarakat Kecamatan Tanjung Beringin.

Selanjutnya Kepala Desa Pekan Tanjung Beringin, Ir. Indra Syahputra juga mengeluhkan infrastruktur jalan yang kondisinya masih memperihatinkan. Begitu juga dengan saluran drainase agar dapat segera dibangun.

Ia menyebutkan, terutama jalan menuju Sekolah Menengah Atas (SMA), yang mana hampir setiap tahun diajukan namun hingga saat ini belum ada terealisasi.

“Sudah berkali-kali disampaikan saat Musrenbang Kecamatan maupun Kabupaten, bahkan sudah masuk di anggaran dalam perencanaan. Namun pada waktu realisasi hilang entah kemana,” katanya.

Indra berharap agar kebijakan pemerintah dalam pembangunannya itu adil dan merata sehingga masyarakat dapat merasakannya. Jadi mohon pemerintah kabupaten, terutama anggota DPRD sebagai perwakilan kami, tolong perhatikan dan arahkan pembangunan di Kecamatan Tanjung Beringin,” ungkapnya.

Kemudian Pjs Kepala Desa Tebing Tinggi, Ilham menyampaikan beberapa masalah yang sering dihadapi desanya, yaitu jalan, bencana dan BPJS Kesehatan untuk masyarakat yang kurang mampu.

Ilham menjelaskan, terkait BPJS masyarakat sering terkendala untuk berobat, karena terkadang BPJS sudah mati atau masalah lainnya.

“Begitu kami cek, datanya tidak sinkron dengan Kartu Keluarga. Jadi kami mohon agar bapak anggota DPRD dapat memberikan solusinya agar masyarakat khususnya kurang mampu terbantu,” ujarnya.

Terkait jalan lanjut Ilham, kondisi jalan di Dusun I dan II penghubung jalan menuju Desa Pematang Cermai cukup memperihatinkan, yang kemarin dijanjikan di bulan November namun belum ada tanda-tanda pembangunan.

Terakhir yang paling sering terjadi adalah bencana angin puting beliung di Desa Tebing Tinggi, dan bantuan terhadap masyarakat yang terdampak belum juga ada.

“Kemarin langkah kami sudah mendata korban serta terdampak, dan sudah disampaikan ke Dinas BPBD Sergai. Kami berharap dapat dibantu,” ungkap Ilham.

Aspirasi dan keluhan juga disampaikan oleh Ali warga Desa Bagan Kuala. Ia mengeluhkan kondisi pesisir Desa Bagan Kuala khususnya pantai yang kian terkikis akibat abrasi.

Selain itu masalah narkoba yang semakin merebah, dan juga pukat trawl sehingga penghasilan khususnya nelayan tradisional Desa Bagan Kuala semakin menurun.

Menanggapi aspirasi dan keluhan masyarakat tersebut, Anggota DPRD Sergai Fraksi PPP, Dr. H. Hari Ananda mengatakan, sebagai perwakilan Dapil II pihaknya menampung semua apa yang menjadi keluhan warga.

Pemerintah daerah tetap peduli terhadap kondisi masyarakat, akan tetapi kemampuannya terbatas begitu juga dengan keuangan yang saat ini efisiensi.

“Kami selaku anggota DPRD akan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat, walaupun saat ini anggaran pemerintah daerah terbatas. Terutama untuk Dapil 2 yang menjadi skala prioritas kami,” ujarnya.

Mengenai jalan lanjutnya, ini sudah sering dibahas oleh kawan-kawan DPRD Sergai di Komisi D, karena kami tahu kondisi di lapangan.

Namun, kita ketahui bahwa anggaran untuk tahun 2026 RAPBN kita defisit sampai Rp368 triliun. Begitu juga Dana Alokasi Khusus (DAK) turun cukup drastis.

Selanjutnya terkait bencana alam seperti puting beliung, Hari Ananda menyampaikan bahwa dirinya sudah berkoordinasi dengan Plt BPBD Kabupaten Sergai.

“Kami DPRD sudah mendesak terkait bantuan kepada Dinas Sosial dan BPBD tentang bencana puting beliung yang melanda beberapa desa di Kecamatan Tanjung Beringin,” katanya.

Terkait masalah BPJS Kesehatan kata Hari Ananda, bahwa program Universal Health Coverage (UHC), pada bulan Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Sergai sudah melakukan tandatangan dengan pihak BPJS.

“Kami di DPRD akan terus memperjuangkan bagaimana program UHC ini bermanfaat bagi masyarakat. Jika masyarakat sakit, cukup tunjukkan KTP langsung dipermudah dalam layanan BPJS. Ini menjadi standar pelayanan dasar di Pemerintah Kabupaten Sergai, tinggal menunggu penyempurnaan data,” beber Hari Ananda.

Kemudian masalah pukat trawl yang menjadi keresahan para nelayan tradisional, Anggota DPRD Sergai Fraksi PDIP, Jhon Rawansen Purba langsung dengan cepat menanggapi keluhan tersebut.

Ia mengatakan bahwa pukat trawl ini bulan masalah baru, akan tetapi kami yang ada di DPRD Sergai khususnya komisi B tetap terus membahas masalah ini, karena menyangkut mata pencaharian nelayan tradisional.

Anggota DPRD Sergai Fraksi PDIP yang akrab disapa Jondra itu menyebutkan, keluhan pukat trawl ini sudah kita terima dan dirapatkan saat pertemuan perwakilan nelayan tradisional di gedung DPRD Sergai.

Saat ini katanya, sedang diproses agar lebih cepat dilakukan rapat koordinasi forum pimpinan daerah. Selain itu kita akan diskusikan ke Pemerintah Batubara.

“Jadi, apabila tidak juga ada tanggapan, kita akan eksekusi sendiri Pemerintah Sergai,” tegas Jondra.

Ia menambahkan, pukat trawl ini adalah pengawasan Angkatan Laut, akan tetapi semuanya itu tidak luput terkait anggaran.

“Mari bersama Ali yang lainnya untuk mengawasi ini. Saya akan dorong pimpinan untuk percepat rapat daerah membahas pukat trawl ini,” ungkap jondra. (MR/AS)