Fenomena naiknya PBB-P2 di Berbagai Daerah, Jerry Massie Setiap Kepala Daerah Harus Dicek Psikologi dan Mentalnya

METRORAKYAT.COM, JAKARTA – Polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB-P2) hingga 250 persen di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, telah menuai banyak perbincangan di kalangan masyarakat tidak hanya di daerah Jawa Tengah.

Direktur Eksekutif Political and Public Policy Studies (P3S) Jerry Massie mengatakan bahwa memang sejak era rezim Jokowi sistem pemerintahan ini sudah rusak, dan sudah menyebar ke berbagai daerah.

‎”Saya pikir pemimpin daerah banyak yang tidak melihat kesusahan rakyatnya, seperti Pati menaikan PBB sebesar 250%, Jombang 300% bahkan Banyuwangi naik 200%, mereka tidak melihat pendapatan masyarakatnya, ini merupakan tindakan semena-mena yang dilakukan pemimpin daerah, yang seharusnya mengacu ke UU Perpajakan yang ada,” kata Jerry melalui sambungan selulernya di Jakarta, Kamis, (14/8/2025).

‎Lanjut Jerry, kenaikan PBB lebih dari 100% itu sudah melewati batas yang diamanatkan UU, wajar masyarakat Pati itu bergejelok.

‎”Harusnya dilihat dulu pendapatan masyarakat bagaimana, pekerjaan masyarakat juga diperhatikan, harus ada klasifikasi kelompok orang kaya, orang miskin dan kelompok orang menengah gitu loh,” bebernya.

‎Kenaikan pajak sambung dia harusnya melakukan komunikasi dulu dengan pemerintah pusat, jangan semena-mena takutnya nanti bisa bubar daerah itu, “Kalo naiknya 10-20% itu masih bisa ditolerir, tapi kalo sudah naik diatas 200% itu ada yang salah, ini bisa menjadi pemalakan liar yang terjadi di daerah-daerah yang dilakukan kepala daerah, ini berarti dia tidak pro rakyat,” ucapnya.

‎Menurut Jerry, patut dipertanyakan kepala daerahnya, kenapa mereka menerapkan aturan pajak sebesar itu melampaui batas, ini perlu di cek lagi psikologi dan mental kepala daerah, jangan sampai kejadian di Pati kembali terjadi di daerah-daerah lain.

“‎Inilah kalau kepala daerah otak kosong dan isinya sampah tak bisa cari solusi dan jalan keluar bagaimana membuat aturan dan kebijakan tak menyengsarakan rakyat,” tutupnya. (MR/red)