Rakor MRP se-Tanah Papua di Kota Sorong Bahas Gejolak Hak Politik Orang Asli Papua Semakin Menguat di Publik Pasca Pileg 2024

Rakor MRP se-Tanah Papua di Kota Sorong Bahas Gejolak Hak Politik Orang Asli Papua Semakin Menguat di Publik Pasca Pileg 2024
Bagikan

METRORAKYAT.COM, PAPUA BARAT DAYA – Majelis rakyat Papua (MRP) se- tanah Papua laksanakan rapat koordinasi bersama bahas gejolak hak politik orang asli Papua yang semakin menguat di Publik, Kamis (28/3/2024)

Kita selaku orang Papua mengucap syukur pada Tuhan yang maha kuasa atas izin pernyataanNya kita boleh berkumpul pada saat ini.

Paska pemilu legislatif di tanah Papua, berbagai gejolak masyarakat Papua akan hak politik semakin menguat dan beberapa provinsi secara Papua dan seluruh aspirasi dihantarkan kemeja majelis rakyat Papua.

“Jika masalah ini tidak kita sikapi secara bersama arus gelombang ini akan terus masih dan akhirnya akan berdampak pada keamanan dan ketertiban umum. Arus demokrasi menjelang Pemilu kepala daerah Gubernur Bupati dan wakil walikota setana Papua tentu menjadi bagian yang tak mungkin terelakkan dari tugas dan tanggung jawab kita bersama,” ujar Ketua MRP-PBD Alfons Kambu dalam ucapan selamat datang.

Rapat koordinasi ini sebagai sarana silaturahmi dalam menjalin komunikasi yang positif tetapi juga sebagai landasan sejarah bagi kita bersama dalam meletakkan dasar perjuangan bersama untuk menjaga harta nyawa dan martabat orang asli Papua dalam bingkai NKRI.

Melalui Rakor ini diharapkan kita dapat saling berbagi pendapat dan saran dan masukan guna menghasilkan pokok-pokok pikiran dalam menata pembangunan Papua yang berkelanjutan menuju Papua emas

Keberlanjutan undang-undang nomor 2 tahun 2021 tentu tentang otonomi khusus Papua telah memberikan mandat kepada MRP sebagai lembaga dan presentasi Masyarakat adat.

Peres serta MRP se-Tanah Papua adalah jabatan aspirasi masyarakat Papua dalam mengawal serta mendorong percepatan pembangunan kesejahteraan tanah Papua termasuk rekrutmen politik calon Pemilu kepala daerah dalam ambang pelaksanan.

Masyarakat menantikan wujud kerja lembaga politik yang lahir dari keberlanjutan undang-undang otsus Papua guna adanya kepastian terhadap orang Papua asli dalam pencalonan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota dan wakil walikota.

Pada kesempatan ini selaku ketua MRP Provinsi Papua Barat Daya saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua MRP se-Tanah Papua, semoga kegiatan ini dapat menghasilkan pemenuhan politik orang asli Papua.(MR/DEWA)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.