Aliansi Guru Honorer Peserta PPPK 2023 Di Kab.Langkat Tolak Hasil PPPK Kena Frank
METRORAKYAT.COM, LANGKAT – Peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) yang mengelar aksi damai tolak hasil PPPK 2023 diKantor Bupati Langkat dan DPRD Langkat beberapa waktu Bertabur janji manis.
Hal tersebut terungkap dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Langkat terkait seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) tahun 2023, hampir ricuh diruang Banggar DPRD Langkat, Sumatera Utara, Kamis (4/1/2023).
Rapat dengar pendapat yang dipimipin Ketua DPRD Langkat Sribana PA SE,Wakil Ketua DPRD Langkat dari Fraksi PAN Ir. Antoni Ginting,Ketua Komisi B Fatimah S.Si dan turut hadir Kepala Dinas Pendidikan Langkat DR. Saiful Abdi, Sekda Langkat Amril S.Sos, M.AP, Kepala BKD Langkat Eka Syahputra Depari S.STP, M.AP.
Ketua DPRD Langkat Sribana PA Dalam Sambutannya mengingatkan agar Pemkab Langkat memprioritaskan para guru honorer PPPK 2023 yang tidak lulus.
Hal itu disanggah oleh perwakilan guru honorer karena dinilai tidak menyelesaikan masalah dan dianggap mengabaikan apa yang menjadi tuntutan yang diperjuangkan para guru honorer didzolimi.
“Kedatangan kami kemari bukan untuk membahas masalah quota penerimaan guru honorer PPPK tahun2024.tapi kami menolak dan minta Plt. Bupati Langkat dan DPRD Langkat membatalkan hasil PPPK 2023 Diduga lulus karena ada kecurangan.
Permendikbud nomor 298 menyebut nilai kelulusan dapat batal jika pelaksaannya tidak sesuai mekanisme yang ada. Bukan masalah penerimaan honorer PPPK tahun 2024. Tolong, jelaskan kepada kami bagaimana sistem penilaian SKTT yang berlangsung. Karena kami merasa tidak pernah dilakukan ujian SKTT itu,” ujar peserta rapat
Menjawab pertanyaan perwakilan guru honor tersebut, Ketua DPRD Langkat meminta Kepala BKD Langkat Eka Syahputra Depari S.STP, M.AP.
untuk menjelaskannya.
Namun apa yang disampaikan Kepala BKD Langkat tidak proporsional dan mampu menjawab secara tegas proses penilaian masing-masing guru terkait pelaksanaan tes SKTT.
Padahal dalam permendikbud nomor 298 tahun 2021 disebutkan Seleksi kompetensi teknis tambahan melalui pengamatan prilaku profesional guru dilaksanakan oleh 2(dua) orang penguji yang terdiri atas :
– 1(satu) orang mewakili dinas pendidikan Provinsi/Kabupaten/kota dan
– 1(satu) orang mewakili Badan kepegawaian Daerah.
Nilai seleksi kompetensi teknis tambahan di hasilkan dari , x =(p1+p2) x Bobot nilai dengan keterangan X hasil nilai SKTT, p1 nilai pemberi nilai1(Satu), p2 pemberi nilai 2(dua) , dan Bobot Nilai hasil pembagian antara nilai tertinggi seleksi SKTT yang dimaksud di angka 2 yaitu 0,75(nol koma tujuh lima).
Berdasarkan informasi yang diterima langsung Metrorakyat.com dari sumber yang layak di percaya pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024 menyampaikan bahwa nilai yang di berikan dinas pendidikan cukup tinggi apalagi Kepala Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan meliputi pembiayaan, kurikulum, kebijakan dan standar, pendidik dan tenaga kependidikan, pengendalian mutu pendidikan serta sarana dan prasarana Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat dan pendidikan dasar, sehingga dapat di yakini Disdik Kab. Langkat memberikan nilai yang tinggi karena ini menyangkut marwah di Kabupaten Langkat, ujar sumber
Tidak puas dengan hasil RDP yang di gelar DPRD Langkat, kuasa hukum Aliansi Guru honorer dari LBH Medan Divisi Sipil dan Politik, Yusril Mahendra Menjelang Ketua DPRD Langkat Sribana PA SE mengakhiri RDP tersebut,Kembali mempertanyakan soal tidak terjawabnya pertanyaan peserta seleksi PPPK terhadap mekanisme penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT), yang menurutnya, BKD Langkat tidak paham tentang penilaian Seleksi Kompetensi Teknis Tambahan (SKTT).hingga akhirnya Yusril memukul meja di ruang rapat Badan Anggaran DPRD Langkat untuk mengungkapkan kekesalannya.
Melihat kejadian tersebut, Sontak Wakil Ketua DPRD Langkat dari Faksi PAN Ir Antoni Ginting kesal dan memukul meja juga seraya berkata “Pak tolong dulu, ini lembaga terhormat, jangan asal aja. Anda guru enggak,” ujar Antoni sembari memukul meja.dan dijawab “Saya PH mereka,” Ujar Yusril.
Akhirnya RDP tersebut ditutup Ketua DPRD Langkat tanpa ada hasil yang menggembirakan.
Sebelum nya pada hari rabu 27 Desember 2023 sa’at ratusan guru honorer peserta seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) mengelar aksi damai tolak hasil PPPK 2023 , ada 15 orang yang diterima Komisi B DPRD Langkat untuk menyampaikan keluh kesah terkait aksi damai diterima langsung oleh Ketua Komisi Fatimah S. Si dari Fraksi KPK,partai PKS, Safi’i dari Fraksi BPI ,Juria Titin dari Fraksi PDI Perjuangan dan Ir H. Munasyar.S.pd , MM dari Fraksi Golkar.
Pada kesempatan tersebut ke – 15 perwakilan guru honorer diantaranya wahyu Bima, real, melisa dan lainya menyampaikan keluhan terkait hasil PPPK 2023 yang diduga sebagai ajang KKN di Kabupaten Langkat yang menciderai Dunia Pendidikan.
Menanggapi keluhan para guru honorer Ketua Ketua komisi B DPRD Langkat Fatimah S. Si dan anggota yang mengaku sebagai pelayanan masyarakat meminta para peserta Aksi untuk tidak takut lagi , dan akan menindak lanjuti permasalahan ini dengan menggelar RDP dan bila perlu mengawal sampai kemendikbud, janji nya.
Safi’i anggota komisi B yang turut menerima perwakilan peserta aksi meminta kepada seluruh peserta untuk memviralkan aksi Damai ini, melalui media-media dan senantiasa mengumpulkan bukti hingga video visual, rekam semua kejadian yang berkaitan dengan kucangan,catat orang-orang yang melakukan intimidasi dalam bentuk apapun, karena kelompok Kadisdik Langkatlah yang merusak dunia pendidikan, karena didunia pendidikan semuanya bayar, dalam rapat RDP kita akan meminta copot kadis, ujar Safi’i berapi-api
Tapi sayang dalam rapat dengar pendapat yang di gelar kamis 4 Januari 2024 semua nya tinggal janji yang tepati seperti bara api disiram es,” Ucap guru-guru honorer yang kesal(mr/yo)
