Kejari Gunungsitoli Selamatkan Uang Negara Sebesar 622,000,000 Juta Rupiah

Kejari Gunungsitoli Selamatkan Uang Negara Sebesar 622,000,000 Juta Rupiah
Bagikan

METRORAKYAT.COM, NIAS – Sebesar Rp. 622,000,000 (enam ratus dua puluh dua Juta) Uang Negara bersumber dari APBD di selamatkan oleh kejaksaan Negeri Gunungsitoli pada pembangunan penguatan tebing sungai Idanogawo, Kabupaten Nias.

“Hari ini kamis 30 November 2023 tim kejaksaan Negeri Gunungsitoli telah menerima pengembalian uang dari pihak-pihak terkait sebesar Rp. 622,000,000 pada pembangunan penguatan tebing sungai Idanogawo”.Hal ini di ungkapkan Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli Parada Situmorang, SH, MH kepada sejumlah Wartawan kamis, 30/11/2023.

Parada menjelaskan, penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi ini dilakukan berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor : Print-05/L.2.22/Fd.1/10/2023 pada tanggal 24 oktober 2023.

Hingga saat ini penyidik kejaksaan Negeri Gunungsitoli telah memeriksa sebanyak 22 orang saksi dari kasus dugaan tindak pidana Korupsi ini, Ungkap Parada.

Di jelaskanya, Kegiatan pembangunan penguatan tebing sungai ini di kelolah oleh UPT pengelolaan Irigasi Nias pada Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya & dan tata ruang provinsi Sumatera Utara tahun anggaran 2022 yang berlokasi di Desa Ahedano, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias dengan nilai anggaran sebesar Rp. 3.039.163.539,05 dengan masa pekerjaan 180 hari kalender.

Dari hasil penyelidikan pada pembangunan tersebut, terdapat dugaaan penyimpangan fisik yang tidak sesuai dengan kontrak antara lain:

Di temukan bangunan roboh akibat kedalaman pondasi tidak sesuai standar Konstruksi.
Terdapat material yang tidak sesuai ukuran sehingga kondisi pekerjaan rentan akan rubuh.
Kualitas bangunan rendah tidak sesuai dengan kontrak, Ungkap Kepala Kejaksaan Negeri Gunungsitoli.

Akibat hal tersebut terdapat perbuatan melawan Hukum yang bertentangan dengan Undang-Undang tipikor No. 31 tahun 1999 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2021tentang pemberantasan tindak pidana Korupsi.
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang/Jasa Pemerintah.
Undang-Undang Nomor 2 tahun 20217 tentang jasa Konstruksi, Pungkasnya.

Hingga saat ini belum ada yang di tetapkan sebagai tersangka namun dalam waktu dekat akan ada, “Kita tunggu hari mainya”, Ungkap Kajari Gunungsitoli mengakhiri.
(Mr/Kris-Red)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.