Pengawasan Masyarakat Desa Poncowarno Kec. Salapian Kab. Langkat terhadap Pembangunan Patut Diapresiasi

Pengawasan Masyarakat Desa Poncowarno Kec. Salapian Kab. Langkat terhadap Pembangunan Patut Diapresiasi
Bagikan

METRORAKYAT.COM, LANGKAT – Pengawasan adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan atau diadakan untuk penyempurnaan dan penilaian sehingga dapat mencapai tujuan seperti yang direncanakan.Sangat penting untuk mengetahui sampai di mana pekerjaan sudah dilaksanakan, mengevaluasi dan menentukan tindakan korektif atau tindak lanjut, seperti yang dilakukan warga desa Poncowarno yang aktif dan peduli terhadap pembangunan desanya.

Hal itu diketahui dari surat yang dikirim kan warga tertanggal 10 Agustus 2023 yang ditujuhkan kepada Kepala desa , meminta duduk bersama Kaur perencanaan /pembangunan membahas hal-hal terkait hasil pembangunan dan pelaksanaannya, sehingga pengembangan pekerjaan dapat ditingkatkan.

Dengan demikian pengawasan merupakan segala usaha, kegiatan atau tindakan untuk mengetahui dan menilai pelaksanaan tugas atau kegiatan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Namun pertemuan yang sudah di jadwalkan sesuai dengan surat yang diajukan warga ke kepala desa tidak berjalan sesuai rencana karena tidak di hadiri Kades karena dalam kondisi kurang sehat demikian pula kaur perencanaan yang sedang ada urusan diluar kantor,rabu (16/8/2023).

M. Sitepu dan J Ginting warga yang turut hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan bahwa tujuan warga hadir di ruang aula desa Poncowarno adalah,”Sebagai desa ,kami hanya ingin duduk bersama Kades dan Kaur perencanaan/pembangunan membas hasil pembangunan dan perencanaan, yang kami anggap ada yang kurang tepat sasaran, tapi sayang nya orang yang bersangkutan tidak ada, kedatangan kami di sambut Sekdes dan Kaur desa yang lain,”ujar nya dengan senyum.

Sementara itu Kaur pemerintahan desa Poncowarno Ja’far sa’at ditanya tim media terkait kehadiran warga di aula desa menyampaikan,,”bahwa kehadiran warga untuk diskusi bersama Kaur pembangunan tapi yang bersangkutan ada kegiatan diluar, “ucapnya.

Kontrol masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa sesuai dengan salah satu tupoksinya, saat ini masih dirasakan kurang mampu mewakili aspirasi masyarakat, terlebih dengan banyaknya kasus dan penyimpangan di dalam tubuh pemerintahan desa itu sendiri, menjadikan masyarakat perlu secara aktif melakukan kontrol publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang ada.

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 dinyatakan bahwa masyarakat dapat secara bebas berpendapat dan mengeluarkan pikiran dengan tulisan ataupun lisan merupakan landasan pentingnya masyarakat berperan dalam memberikan pandangan terhadap penyelenggaraan pemerintahan.(mr/yo)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.