BPP-PKN dan Dewan Pertimbangan Presiden Bahas Aspek Penting Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias
METRORAKYAT.COM, NIAS – Aspek geopolitik dan geostrategi merupakan pertimbangan penting pembentukan Provinsi Kepulauan Nias, yang mana terdapat dua pulau, yakni Pulau Simuk dan Pulau Wunga terletak di bagian terdepan wilayah barat NKRI.
Hal itu disampaikan Ketua Badan Persiaan Pembentukan Provinsi Kepulauan Nias (BPP-PKN) Jenderal (Purn) TNI Christian Zebua saat beraudiensi kepada Dewan Pertimbangan Presiden, Irjen (Purn) Sidarto Danusubroto, Rabu (25/5/2023) di Jakarta.
Pada audiensi itu, Christian diampingi sejumlah tokoh BPP-PKN antara lain, didampingi penasihat Firman Jaya Daeli yang dikenal sahabat dekat Irjen Sidarto.
Faahakhododo Maruhawa, Selsus Baeha dan Saroziduhu Zebua.
Dalam pertemuan itu, Jenderal (Purn) Christian kemudian menjelaskan, pada wilayah terluar teritorial laut Indonesia, yaitu Samudera Hindia yang masih dalam gugusan Kepulauan Nias, terdapat 103 pulau tidak berpenghuni, yang dihuni hanya 30 pulau.
Kondisi itu mengisyaratkan Nias sangat rawan terhadap infiltrasi yang dapat mengancam kepentingan nasional dan kedaulatan NKRI. Kepulauan Nias pada posisi strategisnya menjadi garda terdepan wilayah barat.
Oleh karena itu jelas Christian, pengupayaan Kepulauan Nias menjadi daerah otonomi baru (DOB) propinsi, suatu hal yang mendesak dan tidak boleh ditunda tunda, sebab kepentingan dan kewajiban negara untuk menjamin kedaulatan NKRI di bagian barat Indonesia.
Mantan Pangdam XVII/ Cendrawasih itu juga memaparkan, usulan pebentukan provinsi telah dideklarasikan tahun 2009 silam namun ada penundaan pada tahun 2014, tetapi tokoh Nias terus melakukan perjuangan dan lobbi politik demi mewujudkan DOB untuk kesejahteraan warga.
Dialog yang hangat direspon baik Irjen (Purn) Sidarto. Beliau sangat respek atas perjuangan panitia, sebab pembentukan DOB pada akhirnya demi kesejahteraan masyarakat.
Sidarto juga memberikan saran-saran dan arahan yang baik kepada panitia agar tetap kokoh dan solid, tidak boleh lengah karena pada perjuangan pemekaran tidak lepas dari lobi-lobi politik, baik secara personal maupun lembaga, formal maupun non formal.
(MR/Kris-Red)
