Jhon Martin Lumban Gaol : Terkait Pembangunan Drainase yang Terlantar di Kota Medan, DPRD Medan Dinilai Tutup Mata, Tidak Berani Bersuara
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Politisi PDI Perjuangan Jhon Martin Lumban Gaol berharap, Kedatangan Presiden Joko Widodo dalam hal kunjungan kerja di Kota Medan berkenan meninjau proyek drainase dan jalan yang banyak belum selesai. Presiden juga diharapkan mendatangi daerah pinggiran kota seperti di Jalan Menteng II, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai (foto) yang kondisi jalannya hancur lebur seperti kubangan kerbau.
Pada masa Kota Medan dipimpin Dzulmi Eldin dan Akhyar Nasution, diam-diam Presiden Jokowi yang sedang kunjungan kerja di Medan melihat kondisi jalan kota yang berlobang. Karena ketika itu Medan mendapat julukan kota sejuta lobang, maka pagi-pagi Presiden turun melihat secara langsung kondisi infrastruktur di Kota Medan.
“Contoh seperti itulah kita harapkan selama Pak Jokowi berada di Medan, kami berharap tidak hanya meninjau pasar atau tempat-tempat yang sudah dijadwalkan. Tapi hendaknya presiden berkenan meliha langsung pekerjaan pembangunan jalan dan drainase,” kata Jhon Martin kepada wartawan, Rabu (8/2) kemarin.
Politisi PDIP dari DPC Kota Medan ini sangat prihatin melihat kesengsaraan masyarakat akibat proyek yang ditinggalkan rekanan. Proyek penggalian untuk penanaman beton saluran air yang dimulai Desember 2022 lalu hingga kini masih mengganggu aktivitas keseharian masyarakat setempat. Bahkan baru-baru ini masyarakat sudah melakukan aksi protes dengan cara menanam pohon pisang dan membuat kolam di badan jalan.
Seperti diketahui, Presiden Jokowi sedang dalam perjalanan dinas di Kota Medan, salah satu agendanya adalah puncak Hari Pers Nasional di GOR Serbaguna Pemrov Sumut Jalan pancing, Medan. Sebelumnya dikabarkan Presiden akan meninjau pasar-pasar, salah satunya Pasar Aksara yang dibangun menggunakan dana APBN. Masyarakat Jalan Menteng II sangat berharap, Presiden meninjau pembangunan drainase di wilayah mereka, karena masyarakat sudah merasa tidak nyaman melihat pekerjaan dibiarkan mengganggu aktivitas warga.
Jalan penghubung Medan Raya ke Jalan Bromo itu kata Jhon Martin kini ditemukan banyak lobang dan batu-batu koral. Permasalahannya, setelah memasang beton precast drainase, pihak kontraktor menimbun kembali. Tapi tidak dilakukan pengerasan jalan sehingga banyak cekungan akibat terjadinya penurunan tanah setelah hujan turun. Aktivitas perekonomian warga lumpuh karena kenderaan untuk transportasi kerja tidak bisa keluar. Terlebih lagi, saluran air PDAM juga terganggu akibat proyek tersebut, menurut Jhon Martin air PAM tidak mengalir sejak Desember 2022.
“Kami menilai Dinas PU tutup mata terhadap pekerjaan yang terbengkalai ini. Kita bersyukur drainase diperbaiki untuk mencegah banjir. Cuma masih banyak pekerjaan yang belum selesai, U-Ditch dan penutupnya berserakan di pinggir jalan akibat pekerjaan yang tidak dilanjutkan rekanannya sejak Desember 2022 sampai hari ini. Saya bersama warga lainnya sampai membuat aksi menanam pohon dan memancing sebagai bentuk protes, tapi instansi terkait tidak bergeming dengan aksi kami,” ucap pria yang akrab dipanggil Martin ini.
Kecewa DPRD Medan Bungkam
Martin juga mengaku merasa kecewa terhadap seluruh anggota DPRD Medan yang seolah-olah tidak melihat apa yang terjadi di lapangan. Padahal DPRD Medan yang mengesahkan anggaran pembangunan lewat paripurna, tapi pengerjaannya tidak diawasi anggota DPRD Medan. Dia juga heran kenapa DPRD Kota Medan periode ini enggan berbicara seolah-olah ada yang ditakuti. Apalagi selain drainase, ada juga laporan terkait bangunan berdiri tanpa memiliki izin dan juga papan baliho yang disinyalir menyalahi aturan. Padahal sebagai wakil rakyat suaranya harus lantang menyuarakan kebenaran, tidak perlu sungkan atau takut. Kami juga meminta kalau kepala dinas terkait tidak mampu memimpin atau merasa terbeban dengan pekerjaan jalan dan drainase yang begitu berat semestinya menyerah saja daripada memaksakan diri,” tegasnya.
Sementara, Ketua DPRD Medan Hasyim SE membantah kalau DPRD tidak perduli terhadap kondisi adanya di beberapa titik pembangunan drainase dan jalan terbengkalai. Dia menegaskan bahwa permasalahan yang dikeluhkan masyarakat sudah disampaikannya secara pribadi kepada wali kota. Kepada Kadis PU juga sudah dia sampaikan agar semua pekerjaan jangan ada yang terlantar krena menganggu kenyamanan masyarakat setempat.
Kepada Dinas PU, Hasyim yang juga Ketua DPC PDIP Kota Medan ini sudah menyampaikan kalau ada rekanan yang pekerjaannya melewati batas waktu pekerjaan supaya diberi sanksi denda, atau mengambil alih pekerjaan. Karena pekerjaan drainase yang dikerjakan tahun 2022 anggarannya untuk satu tahun anggaran, bukan multiyears. Sehingga harus selesai dikerjakan di tahun itu juga, tapi sekarang sudah bulan Pebruari pekerjaan belum juga selesai.
“Makanya kami menyarankan kepada Dinas PU agar mengambil alih pekerjaan tersebut dengan anggaran swakelola. Pemko tidak perlu lagi memakai kontraktor agar pekerjaan cepat selesai, jangan sampai mengganggu masyarakat. Pemko juga harus berkolaborasi dengan PDAM Tirtanadi agar pipa-pipa yang bocor segera diperbaiki. Begitu juga dengan PT GAS Negara, PT PLN, Telekomunikasi harus dikordinasikan karena jika ada penggalian tanah, peralatan mereka ada yang terganggu sehingga cepat diantipasi,” ungkap Hasyim.
Sementara itu, Sekretaris Dinas PU Habibi Gultom yang dihubungi wartawan lewat chatingan WhatsApp akan meneruskan permasalahan tersebut kepada jajarannya untuk memonitor pekerjaan agar bisa cepat ditangani.(MR/red)
