Demi Kejar Target, Meski Mati Kontrak,  Kontraktor Proyek Gedung Inspektorat Aceh Utara Juga Abaikan K3 Para Pekerjanya

Demi Kejar Target, Meski Mati Kontrak,  Kontraktor Proyek Gedung Inspektorat Aceh Utara Juga Abaikan K3 Para Pekerjanya
Bagikan

METRORAKYAT.COM, ACEH UTARA – Pelaksanaan pekerjaan tidak hanya mengutamakan ketepatan waktu dan mutu namun juga harus menerapkan prinsip keselamatan, keamanan dan kesehatan kerja (K3). Dimana tanggung jawab moral terhadap keselamatan para pekerja konstruksi merupakan tanggung jawab penyedia jasa maupun pemberi kerja. Baik proyek dengan nilai besar maupun kecil seharusnya memenuhi peraturan K3.

Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) memiliki beberapa dasar hukum pelaksanaan. Di antaranya ialah Undang-Undang No 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, Permenaker No 5 Tahun 1996 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta Permenaker No 4 Tahun 1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3).

Meski secara legal telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun masih saja ditemui beberapa perusahaan yang mengesampingkan penerapan K3 ini.

Salah satu contohnya dalam pengerjaan proyek gedung kantor Inspektorat Kabupaten Aceh Utara di Landing Jalan Medan-Banda Aceh, yang menggunakan anggaran APBK Kabupaten Aceh Utara tahun 2022.

Terlihat pada, Rabu (4/1/2023) sejumlah pekerja yang sedang mengerjakan bagian atap gedung, tombak Layar pelasteran dinding beserta tiang juga pengecoran lantai dan lainnya sama sekali tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD).

Bahkan spanduk atau bendera K3 (kesehatan, keselamatan dan kesejahteraan manusia) juga tidak terpasang.

Padahal, sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.08/men/VII/2010 tentang APD, seharusnya perlengkapan APD di lengkapi dan disediakan oleh perusahaan jasa, apalagi jasa kontruksi.

Menurut keterangan Apis yang dikonfirmasi via telepon selaku kontraktor pelaksana PT RAKY AROS ANATA. Dengan Alamat. Jalan Darussalam. Gang Patriot. No.25. Kelurahan Kampung Jawa. Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe, Provinsi Aceh. Malah menyalahkan para pekerjanya tidak mau memakai APD,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang diperoleh MetroRakyat. Com, Rabu (4/1/2023), bahkan proyek dengan anggaran mencapai 9.2 miliar tersebut dikerjakan oleh PT RAKY AROS ANATA.

Seharusnya, sesuai dengan papan proyek yang terpasang di lokasi proyek, kalau proyek dengan nomor Kontrak 640/152/D.I/SP/APBK/PRKP/2022, selesai dikerjakan pada 30 Desember 2022 sejak dimulai 15 Agustus 2022. Namun, hingga saat ini proyek dibawah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemulihan (PRKP) Aceh Utara belum selesai dikerjakan. Parahnya lagi sudah kontrak mati juga melanggar undang-undang K3.

Sementara, Ruben sebagai kontrol sosial salah satu media mengatakan penegakan hukum sudah sewajarnya menindak tegas terhadap oknum kontraktor nakal yang sudah melanggar, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, agar menjadi efek jera kepada yang lainnya supaya keselamatan para pekerja jangan dianggap sepele.(MR/DANTON)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.