Kepala BKPSDM Sorsel Bantah Isu Pengumpulan Berkas Non ASN Secara Otomatis diangkat Menjadi PPPK atau menjadi ASN

METRORAKYAT.COM, SORONG SELATAN– Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sorong Selatan, Petronela Krenak menepis isu mengenai pengumpulan berkas yang tengah dilakukan oleh tenaga Non-ASN, atau tenaga kontrak dan honorer di lingkungan Pemda Sorong Selatan.

“Jadi kita mau menepis informasi yang beredar yang mengatakan bahwa pengumpulan berkas itu dengan sendirinya atau otomatis diangkat menjadi PPPK atau menjadi ASN. Hal itu tidak benar,” tegas Petronela Krenak.

Ia melanjutkan, langkah itu sesuai dengan instruksi Menpan-RB bahwa pada tahun 2023 tidak ada lagi tenaga kontrak daerah, maka Pemda Sorong Selatan melalui BKPSDM melakukan pendataan Non-ASN secara menyeluruh di setiap OPD.

“Jadi tujuan dari pendataan itu di antaranya adalah untuk mengetahui jumlah tenaga honorer yang mengabdikan dirinya di Kabupaten Sorong Selatan. Setelah dilakukan verifikasi maka akan disiapkan formasi sesuai dengan data yang ada,” jelasnya.

Ia mengatakan di luar sana orang berasumsi bahwa yang melakukan pengurusan berkas itu dengan sendirinya akan diangkat menjadi PPPK atau ASN. Hal itu tidak benar.

“Setelah dilakukan pendataan maka proses selanjutnya BKSDM didampingi BKN regional XIV dan BPK akan melakukan verifikasi berkas para tenaga Non-ASN dan mengetahui jumlah tenaga honorer yang ada di Sorong Selatan,” bebernya.

Setelah data tersebut dilakukan verifikasi, maka setiap Kasubag kepegawaian masing-masing OPD dan distrik akan mengupload data tersebut.

“Data tenaga Non-ASN itu tidak berpengaruh pada formasi tahun 2021 yang juga akan dibuka pada tahun ini. Untuk formasi tahun 2021 itu bagi mereka yang berusia di 17 tahun hingga 35 tahun. Proses seleksi CPNS tahun 2021 itu akan umumkan dan dibuka dalam tahun ini,” bebernya.

Untuk tahun ini, Pemda Sorong Selatan mendapat kuota khusus formasi guru sebanyak 273 orang, dan untuk tenaga kesehatan sebanyak 287, formasi tersebut juga akan dibuka pada tahun 2022 ini sesuai dengan hasil rapat di Jakarta.(MR/Dewa)