oleh

Bupati Samosir Cegah Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Monopoli

METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – Bupati Samosir, secara tegas menyampaikan agar aparatur yang bergerak dalam pengadaan barang dan jasa bekerja sesuai aturan berlaku, guna menghindari persaingan usaha tidak sehat dan monopoli.

Hal ini disampaikan saat membuka acara Advokasi nilai-nilai prinsip persaingan usaha sehat dan pengawasan kemitraan di Lingkungan Pemkab Samosir, Selasa (20/9/2022) di Aula Kantor Bupati Samosir.

Hadir sebagai nara sumber kepala KPPU Wilayah I Medan, Ridho Pamungkas dan Benny Pasaribu. Diikuti pelaku pengadaan barang dan jasa yaitu, pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pokja pemilihan, unit kerja pengadaan barang/ jasa, serta pejabat pengadaan di lingkungan Pemkab Samosir.

Ditambahkan Bupati, dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu pemahaman persaingan usaha tidak sehat juga monopoli bagi aparatur pemerintahan, khususnya secara tupoksi melaksanakan pengadaan barang/jasa. Persaingan usaha harus sehat guna mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh pemangku kepentingan, baik pelaku usaha dan masyarakat.

“Untuk itu diberikan kesempatan seluas
-luasnya untuk berperan dalam proses pengadaan barang/jasa Pemkab Samosir” tegasnya

Kehadiran KPPU adalah memberikan pemahaman serta pencegahan larangan praktek monopoli serta persaingan usaha tidak sehat menjadi bekal bagi aparaturnya bekerja dengan baik, mengikuti proses sesuai aturan, tidak takut, dan percaya.
“Intinya, ikuti semua proses tender pengadaan barang/ jasa sesuai peraturan yang berlaku. Tidak saling mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat, hindari juga cegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait,” imbuhnya.

Berharap optimalisasi produk lokal mendukung usaha lokal. Memperbanyak UMKM masuk e-katalog sebagai upaya mendukung UMKM lokal.

Kepala KPPU, Ridho Pamungkas dengan materi “Larangan Praktek Monopoli maupun Persaingan Usaha Tidak Sehat”. Dijelaskan, proses tender dilarang bersekongkol untuk mengatur pemenang tender. KPPU menangani sanggahan apabila pemenang tender sudah ditetapkan. Melakukan penegakan hukum administratif sesuai dengan bukti-bukti yang ditemukan. Kepala KPPU juga menjelaskan hal-hal yang harus dihindari dalam proses pengadaan barang/jasa agar penyelenggara tidak terjerat dalam kasus hukum. (MR/156).