oleh

KTH Sejahtera Minta Menteri Kehutanan Tak Perpanjang Izin Lahan PT PLS di Register 6 Batang Angkola

METRORAKYAT.COM, MEDAN -Kelompok Tani Hutan (KTH) Sejahtera Gunung Baringin meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Mabes Polri beserta Kapoldasu segera menindak pihak PT Panei Lika Sejahtera (PLS) yang tetap melakukan penebangan pohon di kawasan Register 6 Batang Angkola Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan seluas 15.500 hektar.

Pasalnya Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) oleh Bupati Tapsel HM Shaleh Harahap, No : 503/62.A/K/2002 tertanggal 14 Februari 2002, selama 20 tahun telah berakhir.

“Tak hanya, penindakan yang dilakukan kepada PT PLS, kepada Gubsu Edy Rahmayadi dan Menteri Kehutanan RI, Siti Nurbaya Bakar tidak memberikan rekomendasi perpanjangan dikarenakan dampaknya kepada masyarakat yang menjadi korban banjir bandang serta tidak adanya kontribusi yang diberikan, selain itu jalan umum di sekitar tersebut hancur akibat sering dilalui truk pengangkut kayu milik PT.PLS.

Hal ini dikatakan Ketua KTH Sejahtera Gunung Baringin, Imam Roni Harahap didampingi Tim Kuasa Hukum, Arsula Gultom,SH dari DPW Perkumpulan Indonesia Bersatu Tiga Pilar dalam temu pers di Kafe Kudeta Jalan Cut Diktiro Medan, Senin (28/03/22)

Ia pun menuturkan selama beroperasi telah banyak meresahkan warga, dimana kehadiran PT PLS tidak memberikan kontribusi kepada warga disekitarnya termasuk mencaplok lahan perkebunan dan pertanian milik warga sekitar.

Dalam temu pers tersebut, Arsula pun menegaskan harus ada penindakan tegas yang dilakukan oleh pemangku aparat hukum karena pada 24 Maret 2022 tetap melakukan aktifitas penebangan kayu yang disinyalir PT PLS. “Jadi berdasarkan temuan dilapangan para pekerja mengaku menerima perintah dari pihak PT PLS,” ucap Arsula sembari pada temu pers tersebut juga dijelaskan Ketua KTH Sejahtera Gunung Baringin, Imam Roni Harahap dilahan juga sudah ditanami sawit.

Dikatakan Imam Roni Harahap bahwa Ini tidak bisa dibiarkan sebab jelas melanggar izin yang diberikan, karena secara jelas bahwa tidak ada untuk menanam sawit. Meski demikian setelah pertemuan dengan pihak PT PLS Sudiarto, dan KPH X Tapanuli Selatan menyebutkan bahwa penebangan dilakukan karena masih ada stok Ofname akan tetapi sekitar 1000 pohon lebih.

Bahkan saat pertemuan tersebut, telah ada rekomendasi dari Gubernur Sumatera Utara melalui Dinas Perizinan Satu Pintu. “Kami juga telah mendatangi Kemenhut, KSP pada Deputi II, Komisi IV DPR-RI dan Ombudsman agar pemerintah tidak memperpanjang izin.

“Kekhawatiran ini, dikarenakan keberadaan PT PLS sama sekali tidak banyak bermanfaat bagi warga disekitarnya, jangankan Bantuan CSR atau bantuan sosial lainnya namun pelarangan yang diterima agar masyarakat tidak memasuki kawasan PT PLS, maupun penangkapan ikan oleh warga sekitar yang berada diareal PT PLS,”ketusnya.

Padahal sebelum PLS ada, sambung nya sudah terlebih dahulu warga telah melaksanakan pertanian dan perkebunan.

“Jadi sekali lagi kami menolaknya,”ucap Imam didampingi Tomi Minanta Manik, Narul Ritonga dan Muhammad Zain Simatupang.

Sementara itu, Kadis Kehutanan Provinsi Sumatera Utara, Herianto kepada tim awak media saat dikonfirmasi melalui WA pribadinya mengaku sudah mengetahui adanya masalah tersebut. Dia mengatakan jika perpanjangan izin adalah kewenangan pemerintah pusat.

“Saya juga tidak ingin kawasan hutan ini di manfaatkan oleh oleh yang tidak bertanggung jawab. Soal pemasangan plang pelarangan itu bang,”katanya sembari mengaku sudah mendapatkan laporan terkait penolakan warga.(MR/wan)

 

Tonton Video Arung Jeram di bawah ini:

Breaking News