Rembuk Nelayan Di Gelar DPD KNTI Dari Mulai Persoalan Pukat Trawl Hingga BBM Bersubsidi Yang tak Pernah Dinikmati
METRORAKYAT.COM, BELAWAN – Dalam rangka Rembuk Nelayan yang digelar DPD (Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia)KNTI Kota Medan diketuai M Isa Al Basir dihadiri ratusan para nelayan di pesisir Jalan Pajak Baru Kelurahan Belawan Bahagia Kecamatan Medan Belawan, Rabu pagi (23/02/2022) sekira Pukul 10.00 WIB.
Dengan Tema “Memperkuat Kebijakan Perlindungan Dan Akunbilitas Anggaran Pro Nelayan Kecil, acara tersebut dihadiri Doni Setiawan selaku Ketua Internasional Budget Partnership, perwakilan Menteri Kelautan Dan Perikanan RI, Alam Koropitan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI, perwakilan Ombudsman RI, Dedi mewakili Pertamina Sekjen DPP KNTI Iin Rohimin, Muhammad Salim Kepala PPSB, Dinas Koperasi Kota Medan, Perwakilan Camat Kecamatan Medan Belawan, Bappeda,
Selama 45 tahun belum pernah mendapat kan BBM bersubsidi, Berharap Tolong serius tanggapi masalah, tapi mengapa pengusaha pengusaha yang menerima,
Pada intinya dalam acara ini kita rembukkan permasalahan nelayan sampai saat ini terutama persoalan.belum.dinikmatinya program BBM bersubsidi bagi nelayan kecil serta masih maraknya kapal pukat trawl beroperasi.
Awalludin pengurus KNTI asal Bagan Deli menyuarakan aspirasi nelayan tersebut mengatakan Selama 45 tahun belum pernah mendapat kan BBM bersubsidi, dan Berharap Tolong serius tanggapi masalah yang terjadi tapi mengapa pengusaha pengusaha yang menerima,
” Terus terang sebenarnya kami sudah capek mengatakan acara seperti ini tapi nyatanya sampai kini nelayan tradisional belum juga dapat menikmati BBM bersubsidi bahkan operasional kapal pukat trawl serta alat tangkap sejenisnya yang berlebihan bertangkahan di Gabion tetap saja beroperasi tanpa bisa ditertibkan oleh aparat dan instansi terkait,”ungkap Awal.
Menurut Alam Koropitan Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden RI mengatakan bahwa isu BBM bersubsidi adalah isu yang serius.
“Kita ingin memastikan Kantor Staf Kepresidenan ini adalah isu yang serius, kita ingin pastikan bahwa dalam hal ini BBM bersubsidi bisa terpenuhi” katanya.
Namun demikian kami juga perlu kerja sama dengan bapak ibu semua, kenapa? Karena pemerintah dalam menyalurkan yang namanya subsidi, semua mata kesitu(BPK, KPK) jangan salah sasaran, kantor Staf Presiden mendorong KKP dan BPH Migas dan juga Pertamina sebagai penyalur, supaya membenahi datanya dulu, dan berterima kasih kepada KKP,”ujarnya.
Selain masalah BBM bersubsidi sulit diperoleh nelayan dan pukat trawl, ternyata persoalan limbah juga dibahas dalam rembuk nelayan yang diadakan DPD KNTI Kota Medan tersebut.(MR/Red)
