Rp. 6,6 T Disahkan, DPRD dari F-Golkar Harap Pemko Wujudkan Masyarakat Sejahtera
METRORAKYAT.COM, MEDAN – PASCA disetujui dan disahkannya APBD Tahun 2022 sebesar 6,6 triliun lebih, Fraksi Golkar DPRD Kota Medan memintak Wali Kota Medan Bobby Nasution agar mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai janji-janji kampanyenya.
Anggota DPRD dari Fraksi Golkar Modesta Marpaung SKM yang dipercaya membacakan pendapat akhirnya di rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Medan Hasyim SE didampingi Wakil Ketua DPRD Medan H Ihwan Ritonga, Rajudin Sagala dan HT Bahrumsyah.
Inti dari pendapat akhir Fraksi Golkar yang dibacakan tersebut itu adalah peningkatan penerimaan daerah apalagi melewati masa sulit pandemi Covid 19, Pemko Medan harus melakukan terobosan upaya kreatif dan inovatif.
“Selain itu kita akan mampu mewujudkan keberhasilan pembangunan Kota Medan yakni mensejahterahkan masyarakat,” ujar Modesta Marpaung SKM yang saat ini di Komisi II DPRD Medan.Selanjutnya Modesta Marpaung minta agar di Tahun 2022 mendatang dijadikan momen mewujudkan visi dan misi Walikota. Maka untuk itu, kata Modesta, pihaknya berharap agar pola penyerapan anggaran dilakukan dalam pola yang progresif, proporsional dan kontonius. Tidak lambat diakhir namun cepat diakhir tahun anggaran.
Kemudian, Fraksi Golkar berharap agar Pemko Medan dapat memprioritaskan dan memasukkan seluruh pokok pokok pikiran (E Pokir) anggota DPRD Medan. Pemko Medan diharapkan dapat berkreasi dan berinovasi dalam mengoptimalkan penerimaan sumber sumber Pendapatan Asli Daerah lewat elektronik seperti E-Perking.
Ditambakan Modesta, pihaknya APBD Tahun 2022 manpu mendorong Kota Medan sebagai Kota yang berkah maju dan kondusif untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dan daya saing global mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan.
Dengan penataan ruang, branding pariwisata dan budaya, pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas SDM serta mewujudkan birokrasi dan tata kelola yang baik dan bersih, dengan tekad bersama “membenahi Kota Medan sebagai Kota metropolitan yang humanis”.
Untuk itu, agar Wali kota Medan terus memacu kinerja OPD melalui kebijakan manajemen birokrasi profesional melalui peningkatan kualitas SDM dan pemanfaatan teknologi modern. Di samping itu, penempatan aparatur tetap mempertimbangkan kemampuan yang sesuai dengan bidangnya.(mr/WAN)
