oleh

Diduga Langgar Aturan, Pekerjaan Rehab Gedung DPRD Sumut Dan Revitalisasi Kantor Gubsu Harus Dihentikan

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Inspektorat Provinsi Sumatera Utara (Provsu) terkesan abai melakukan pengawasan dalam Pengadaan Barang Dan Jasa di pekerjaan Revitalisasi Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tahap II yang menelan dana APBD Provsu sebesar Rp 67,8 miliar lebih yang dikerjkan PT. Tureloto Battu Indah.

Tak hanya itu. Lemahnya pengawasan juga terlihat dari pekerjaan Rehab Gedung DPRD Sumut yang dikerjakan CV. Jasa Utama Karya dengan kontrak senilai Rp 3,8 miliar lebih serta Rehab Gedung Paripurna DPRD Sumut yang menguras APBD Provsu sebesar Rp 2,096 miliar lebih dengan perusahaan pelaksana CV. Cakrawala Angkasa.

Kelemahan Inspektorat Provsu yang dikepalai Lasro Marbun terhadap Pengadaan Barang Dan Jasa di ketiga pekerjaan yang berada dalam lingkungan kerja Kantor Gubsu dan DPRD Sumut itu terlihat dengan kasat mata ketiga perusahaan tersebut masih terus mengerjakan kerja rehab dan revitalisasi gedung milik Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) itu.

Padahal, ketiga perusahaan tersebut tidak mengikutsertakan para pekerjanya dalam program Jaminan Keselamatan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Nasional maupun Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 7 Tahun 2019 yang mengamanatkan, setiap Penyedia Jasa Konstruksi wajib mendaftarkan pekerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan sebagai standar kerja Penyedia Jasa Konstruksi, baik kontraktor induk maupun sub kontraktor sebagau syarat wajib yang harus disertakan perusahaan pelaksana pada saat dilaksanakannya pendaftaran lelang atau tender pekerjaan.

Baca Juga:  Terima Beragam Penghargaan Nasional dan dua kali raih WTP, Langkat terus berbenah

Saat dikonfirmasi kepada Lasro Marbun, Rabu (01/12/2021) lewat pesan WhatsApp (WA) miliknya bahwa ketiga perusahaan pelaksana pekerjaan rehab dan revitalisasi gedung milik Pemprovsu itu, mantan Kepala Inspektorat DKI Jakarta tersebut berkilah kalau hal itu hanyalah masalah ketenagakerjaan.

“Substansinya tentang tenaga kerja dan BPJS tepat dikomunikasikan dgn Dinas Tenaga Kerja Bang. Mauliate (terimakasih-red),” jawabnya.

Sebelumnya, Pengamat Anggaran Dan Kebijakan Publik, Siska Barimbing, Jumat (26/11/2021), menyebut sejak awal proses Pengadaan Barang Dan Jasa untuk pekerjaan rehab Gedung DPRD Sumut maupun rehab Gedung Paripurna DPRD Sumut serta revitalisasi Kantor Gubsu Tahap II, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk pekerjaan tersebut, sudah harus memastikan para Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi yang mengikuti tender telah memenuhi persyaratan itu.

Baca Juga:  RT / RW Dan Kaur Diduga Ikutan Kampanye, Panitia Pilkampung Dan Pjs Penghulu Maredan Barat Diduga Berat Sebelah

“Jika pada waktu proses lelang pengadaan belanja barang dan jasa untuk rehab serta revitalisasi ketiga gedung milik Pemprovsu itu, persyaratan tersebut sudah dimasukkan. Bila ternyata setelah menang dan proses pekerjaan dimulai Perusahaan Penyedia Jasa Konstruksi tersebut tidak melakukan pendaftaran, artinya ada persyaratan yang dilanggar kalau pekerjaan dilakukan. Untuk itu, seharusnya pihak Setwan DPRD Sumut maupun Setda Pemprovsu sebagai KPA atau PPK yang telah dihunjuk, memanggil Pihak Perusahaan Penyedia Jasa kostruksi tersebut untuk diberikan peringatan agar menjalankan semua persyaratan dalam kontrak pekerjaan jasa konstruksi. Jika tidak dipenuhi juga maka dapat dilakukan penundaan atau tidak mencairkan pembayaran pada termin berikutnya. Bila perlu untuk pengadaan tender barang dan jasa yang akan datang, perusahaan-perusahaan yang tidak memenuhi aturan sebagaimana dimaksud Permen PUPR Nomor 7 Tahun 2019, dapat diblacklist dan tidak diperbolehkan lagi mengikuti tender,” tegasnya ketika diminta tanggpannya kala itu.

Baca Juga:  Danramil 06/Tripe Jaya Kapt.Arh I Wayan Ardinawa Kodim 0113/Galus Pimpin Upacara Hari Lahir Pancasila

Keharusan untuk mendaftarkan para pekerja di BPJS Ketenagakerjaan, sambungnya, merupakan syarat yang diatur dalam UU No. 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan dimana salah satunya adalah Jaminan Sosial dan Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).

Mantan Direktur Eksekutif Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Wilayah Sumatera Utara itu menyebut bahwa pekerjaan jasa konstruksi merupakan pekerjaan yang beresiko tinggi sehingga harus diberikan jaminan.

Apalagi untuk proyek pekerjaan pemerintah, tentunya harus lebih ketat lagi dalam membuat pengaturan tentang hal ini kepada semua perusahaan penyedia jasa konstruksi yang mengikuti tender pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Ditegaskannya, tugas utama pemerintah adalah memberikan jaminan perlindungan kepada seluruh rakyatnya.

Pemprovsu harus memastikan hal itu dalam semua proyek pembagunan yang menggunakan APBD.

Ia mengingatkan, jangan sampai setelah terjadi kecelakaan kerja, pihak yang berkewenangan melakukan pengawasan baru bertindak. (MR/Sipa Munthe)

Breaking News