oleh

Pemprovsu Dan Sekwan DPRD Sumut Memang “Hebat”

Foto :Aang Supono, Kacab BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang melindungi tenaga kerja Indonesia dalam mengatasi masalah dan resiko masyarakat terkait hubungan kerja.

Setiap perusahaan berbadan hukum maupun perseorangan yang melakukan pekerjaan, wajib menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana diatur oleh UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Sosial Nasional.

Meski pekerjaannya berada di dalam lingkungan DPRD Sumut, pelaksanaan ketentuan tersebut tidak menjadi hal penting.

Rehab Gedung DPRD Sumut Tahun Anggaran (TA) 2021 dengan nilai kontrak Rp 3.881.294.690,32 yang dikerjakan oleh CV. Jasa Utama Karya, para pekerjanya ternyata tidak didaftarkan pada program JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKM (Jaminan Kematian) BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan.

Fakta yang sama juga terjadi untuk pekerjaan Rehab Gedung Paripurna DPRD Sumut yang dikerjakan CV. Cakrawala Angkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp 2.096.972.408,59. Para pekerjanya juga tidak didaftarkan pada program JKK dan JKM BPJS Kota Medan.

Hal itu terungkap ketika jurnalis media online www.metrorakyat.com melakukan konfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan, di Jalan Kapten Patimura, Selasa (23/11/2021).

Kepala Cabang (Kacab) BPJS Kota Medan, Aang Supono, melalui Kepala Bidang Kepesertaan Koorporasi Dan Institusi, Eriadi, mengatakan bahwa kedua perusahaan tersebut tidak ada mendaftarkan pekerjanya untuk program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan.

“Kita belum mengetahui soal pekerjaan rehab Gedung DPRD Sumut maupun Gedung Paripurna itu. Jadi para pekerjanya belum ada terdaftar dalam program JKK dan JKM di BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan. Untuk informasinya, kami mengucapkan terimakasih dan nanti akan kami tindaklanjuti” jawab Eriadi.

Eriadi menjelaskan bahwa setiap pekerja termasuk tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia, wajib jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional.

Diterangkannya, ada empat sektor yang ditangani BPJS Ketenagakerjaan, yaitu pekerja Penerima Upah (PU), pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Ketentuan dalam UU tersebut dijelaskannya mengikat bagi seluruh pekerja di keempat sektor itu. Dan bila terjadi pengabaian terhadap ketentuan itu, pihak perusahaan pelaksana ataupun pemberi kerja dapat diberikan sanksi, baik yang bersifat sanksi administratif sampai pada pencabutan izin usaha maupun sanksi pidana.

Saat konfirmasi, Eriadi juga mengungkapkan bahwa hal yang sama juga terjadi pada pekerjaan Revitalisasi Kantor Gubernur Sumatera Utara.

“Kami sudah dua kali menyuratinya dan telah kami sampaikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Aset Dan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Utara, Ismail Sinaga, tapi sampai sekarang belum ada tanggapan,” ungkapnya.

Dia juga menerangkan cara penghitungan biaya kepesertaan untuk program JKK dan JKM pada pekerjaan Jasa Konstruksi dimana besaran nilai kontrak dikali 0,24 persen.

Dijelaskannya bahwa setiap pekerjaan yang para pekerjanya telah disertakan pada program BPJS Ketenagakerjaan akan diberikan spanduk dan sertifikat BPJS Ketenagakerjaan.

Sebagaimana diketahui, pekerjaan Revitalisasi Kantor Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Tahap I, dilaksanakan oleh PT. Bumi Aceh Citra Persada, dengan nilai kontrak Rp 37.752.106.750 yang sumber pendanaannya dari APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran (TA) 2020.

Untuk pekerjaan Revitalisasi Kantor Gubsu Tahap II, dikerjakan oleh PT. Tureloto Battu Indah dengan nilai kontrak Rp 67.883.200.189 dan sumber pendanaan dari APBD Provinsi Sumatera Utara TA. 2021.

Terpisah, Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (Sekdaprovsu), Afifi Lubis, yang juga Sekretaris DPRD Sumut, saat dikonfirmasi terkait hal itu lewat pesan WhatsApp (WA)-nya, Selasa (23/11/2021), meski terlihat sedang online, tapi enggan membaca dan membalas pesan tersebut.

Sikap yang sama juga ditunjukan Kepala Bagian Umum Sekretariat DPRD Sumut, Muda Sakti Lubis. Meski sudah membaca pesan tersebut, tapi dia tak mau membalasnya.

Sampai berita ini ditayangkan, baik Afifi Lubis dengan nomor ponsel dan WA 0812626xxxx maupun Muda Sakti Lubis dengan nomor ponsel dan WA 08216710xxxx tidak mau menjawab panggilan telepon dari jurnalis www.metrorakyat.com.

Sebelumnya, Bambang yang mengaku sebagai owner atau pemilik CV. Jasa Utama Karya, saat ditemui di Gedung DPRD Sumut, beberapa waktu lalu, kepada metrorakyat.com mengaku kalau seluruh pekerjanya yang berjumlah sekitar 150 pekerja dan 30 orang diantaranya adalah staf kantor, telah diikutsertakan dalam program BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan.

Sementara, Rahmad yang mengaku sebagai pengawas lapangan CV. Cakrawala Angkasa, menyebut bahwa dia tidak tahu soal kepesertaan pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan.

Rahmad juga memasang plang proyek di samping depan Gedung Paripurna DPRD Sumut setelah diingatkan saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu. (MR/Sipa Munthe)

Breaking News