DTPH Provsu Ungkap Kelangkaan NPK Selesai November Ini

DTPH Provsu Ungkap Kelangkaan NPK Selesai November Ini
Bagikan

METRORAKYAT.COM, MEDAN -Sebagaimana dikeluhkan sebagian petani di beberapa daerah kabupaten/kota di Sumatera Utara (Sumut) tentang sulitnya mendapatkan pupuk subsidi, Kepala Dinas Tanaman Pangan Dan Holtikultura (DTPH) Provinsi Sumatera Utara (Provsu), Baharuddin Siregar, melalui Kepala Seksi Pupuk, Heru Suwondo, pada Senin (01/11/2021) saat ditemui di Kantor DTPH Provsu, Jalan Asrama Haji Medan, membenarkan hal itu.

Heru menjelaskan bahwa kelangkaan pupuk yang terjadi disebabkan kurangnya pasokan dari Kementerian Pertanian (Kementan). Dan hal itu hampir dialami semua wilayah di Indonesia. “Jadi tidak hanya dialami Sumut,” jelasnya.

Dikatakan Heru bahwa kekurangan pupuk itu, hanya untuk jenis NPK yang bersubsidi yang namanya NPK Phonska. Itu dikarenakan alokasi untuk Sumut kecil sekali dari Kementan meskipun dibanding tahun sebelumnya, jumlah alokasi untuk Sumut meningkat di tahun 2021 ini. Tapi untuk pupuk ZA dan SP 36 sangat besar.

“Kami sudah menyurati Kementan melalui Dirjen Pupuk Pestisida pada tanggal 29 September 2021 lalu untuk penambahan pupuk NPK mengantisipasi kekurangan ataupun kelangkaan pupuk tersebut di Sumut,” terang Heru.

Pada pertemuan Rapat Besar Pupuk Nasional yang dilaksanakan beberapa minggu lalu di Bandung, imbuhnya, ada realokasi penambahan pupuk NPK untuk Sumut sebesar 176 ton. Namun penambahan itu dikatakan Heru masih kecil yang dilema bagi pemenuhan kebutuhan pupuk kabupaten/kota di Sumut.

“Kita sudah sampaikan langsung kepada Direktur Pupuk disana (Rapat Besar Pupuk Nasional di Bandung-red), agar ada penambahan pupuk NPK bagi Sumut. Dan mereka sudah berjanji akan merealokasi sebesar 4000 ton dan mudah-mudahan akan direalokasikan dalam waktu dekat ini. Dan kalau itu terjadi, kebutuhan pupuk dapat terpenuhi di Sumut,” ungkap Heru.

Heru menampik soal tudingan permintaan alokasi pupuk yang kecil untuk Sumut sebab dikatakannya permintaan alokasi pupuk dari Sumut sangat besar untuk setiap tahunnya. Namun dari pengajuan dalam jumlah permintaan yang besar itu, disebutnya realisasi dari pusat selalu di bawah permintaan. Hal itu dikarenakan keterbatasan anggaran pemerintah pusat.

“Akibat alokasi pasokan yang kecil itu, berdampak pada daerah kabupaten/kota di Sumut dengan alokasi yang kecil juga,” ujarnya.

Permintaan pupuk dari daerah ke pemerintah pusat, dikatakannya berdasarkan pada Rencana Devenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Dan dalam RDKK juga jelas Nonor Induk Kependudukan (NIK) setiap anggota kelompok penerima.

“Apalagi sekarang sudah memakai sistem aplikasi Elektronik RDKK yang membuat alokasi pupuk jadi jelas dan teratur,” tambah Heru.

Heru berharap di tahun 2022 nanti, alokasi pupuk untuk Sumut dapat bertambah. Tambahan itu nantinya didasarkan pada ERDKK yang dimasukan oleh DTPH Provsu kepada pemerintah pusat melalui Kementan.

Heru menuntaskan bahwa DTPH Provsu akan memasukan ERDKK ke Kementan pada pertengahan November 2021 yang sebenarnya telah ditutup di akhir Oktober lalu namun diberikan toleransi tenggat waktu. (MR/Sipa Munthe)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.