Zeira Salim Ritonga Desak Pemprovsu Dan Pertamina Selesaikan Kelangkaan BBM Dalam Dua Hari

Zeira Salim Ritonga Desak Pemprovsu Dan Pertamina Selesaikan Kelangkaan BBM Dalam Dua Hari
Bagikan

METRORAKYAT.COM, MEDAN – Kelangkaan berbagai jenis Bahan Bakar Minyak (BBM) di beberapa daerah di Sumatera Utara (Sumut), jadi perhatian DPRD Sumut. Dampak dari kelangkaan itu menimbulkan antrian panjang mobil ptibadi, angkutan umum, maupun truk pengangkut barang di banyak Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Medan maupun di daerah lainnya di Sumut.

Zeira Salim Ritonga, Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumut menyampaikan hal itu kepada media di ruang kerjanya, Kamis (14/10/2021), seusai meminpin rapat dengan mitra kerja komisi.

“Sebenarnya saya sudah melakukan awal pertama sejak tiga hari yang lalu ke beberapa SPBU sesuai dengan kelangkaan BBM di Titi Kuning, Asrama Haji, sampai ke tol rest area, Batubara, dan Tanjung Balai. Memang rata-rata saya lihat disana kekurangan BBM. Bukan hanya premium. Solar bahkan yang non-subsidi juga banyak yang habis di SPBU. Saya sendiri juga waktu itu kesulitan mengisinya. Dan sampai hari ini juga masih kosong BBM-nya,” ungkap Zeira.

Imbasnya tak hanya antrian panjang yang membuat kemacetan di sekitar SPBU, tapi juga meresahkan warga masyarakat yang mobilitasnya tinggi maupun para prlaku bisnis. Ruang gerak mereka jadi terkendala akibat ketiadaan BBM itu.

Kondisi itu, imbuhnya, harus jadi perhatian semua pihak. Dan dia mengaku belum tahu persis kendala atau penyebab kelangkaan BBM itu di Sumut.

“Tapi yang kita lihat langsung di lapangan adalah kurangnya atau tidak tersedianya BBM yang subsidi maupun non-subsidi,” imbuhnya.

Zeira mengungkapkan, dalam waktu dekat Komisi B DPRD Sumut akan memanggil Pertamina untuk mengetahui masalah sebenarnya.

Selain itu, Komisi B sebutnya, juga akan memanggil Badan Pengawas Minyak Dan Gas (BP Migas) serta Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) karena kondisi seperti itu bukan pertama kali terjadi di Sumut.

Tujuannya, agar dapat diketahui secara jelas dan konkrit penyebab kekosongan BBM subsidi dan juga non-subsidi. “Kalau subsidi kosong, dapat kita pahami karena banyak digunakan oleh warga masyarakat. Tapi kalau BBM non-subsidi juga kosong, kan menjadi pertanyaan kita bersama. Apa masalah sebenarnya ? Apa di distribusinya ? Apa karena trend sekarang dunia dilanda gelombang kekurangan energi ? Kita kan tidak tahu,” terang Zeira yang juga Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut.

Dikatakannya, pertanyaan – pertanyaan itulah nanti yang akan menjadi fokus Komisi B memanggil PT. Pertamina (Persero), BP Migas, dan Pemprovsu. Sebab, sudah hampir lima hari kondisi ini terjadi di wilayah Sumatera, khususnya di Sumut.

Dia berharap agar ke depannya kondisi ini tidak terulang kembali dengan melakukan perbaikan – perbaikan dari pertemuan yang nantinya akan digelar Komisi B.

Dengan menyinggung bahwa saat ini penerapan pandemi COVID-19 di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) itu sudah level 1, tentunya pertimbangan kebutuhan pasokan BBM untuk masyarakat menjadi hal yang penting. Apalagi Sumut juga sudah membaik level pandeminya saat ini.

Melihat kondisi tersebut, ia menilai Pertamina dan BP Migas abai dan lalai dalam melaksanakan tupoksinya. Karena Pertamina ditunjuk pemerintah sebagai satu-satunya perusahaan BUMN yang memonopoli terkait pengadaan BBM. Dan BP Migas adalah pengawas dari pengadaan dan pendistribusian BBM itu.

“Kita berharap kondisi ini tidak berlanjut karena apapun kalau tidak tidak ada energi, ekonomi akan mati,” tegasnya.

Dia meminta agar pemerintah pusat cepat tanggap dan berkoordinasi dengan Pemprovsu. Dan mendesak Gubernur Sumatera Utara supaya segera berkomunikasi dengan Pertamina Sumatera Bagian Utara demi menuntaskan kelangkaan BBM itu dalam waktu dua hari. (MR/Sipa Munthe)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Kreasi - Situs Berita Portal online - Berita Mendidik, Aktual & Inovatif.