Demokrat Nilai Koalisi Moeldoko-Yusril Demi Siasat Jahat
METRORAKYAT.COM, JAKARTA – Partai Demokrat menyebut KSP Moeldoko yang berkoalisi dengan Yusril, akhir-akhir ini sudah sangat keterlaluan yang dinilai melakukan siasat demi siasat jahat, menggunakan proxy para mantan kader Partai Demokrat, untuk mencapai ambisi kekuasaannya, dengan melakukan upaya-upaya pembodohan publik.
“Hanya karena Jenderal, lalu merasa memiliki kuasa untuk membodohi publik. Hanya karena Profesor Hukum, lalu merasa memiliki kuasa untuk membodohi publik. Kami katakana tegas: Rakyat Indonesia Tidak Bodoh. Kader Demokrat Tidak Bodoh. Kami Semua Tidak Bodoh.
#LawanUpayaPembodohan”, kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat dalam siaran persnya yang diterima wartawan, Minggu (3/10/2021).
Karenanya sebut Herzaky, Partai Demokrat perlu melakukan perlawanan terhadap mereka, yang menggunakan pangkat, jabatan, dan gelar akademiknya, untuk membodohi publik.
“Kemarin, Proxy KSP Moeldoko bernama Hasyim dan Ayu melakukan konpers. Konpers yang telah dirapatkan malam sebelumnya di Jalan Lembang. Sebuah rumah dinas milik Angkatan
Darat yang masih dikuasai oleh KSP Moeldoko”, katanya.
“Yang saya yakin, kalau publik tahu bahwa itu adalah rumah dinas Angkatan Darat, pasti bukan hanya publik, para prajurit pun tidak akan rela. Karena tempat yang suci dan netral itu, dikotori oleh sekelompok orang untuk melakukan siasat jahat, yakni membegal partai politik yang sah dan diakui oleh pemerintah. Darah prajurit itu loyal dan setia. Sedangkan pengkhianatan dan
pemberontakan, tidak ada tempatnya dalam jiwa dan raga seorang prajurit”, sebut Herzaki .
Untuk itu, kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat tersebut, atas nama para Pengurus DPP Partai Demokrat menyatakan hanya ada satu kepengurusan Partai Demokrat yang sah dan diakui Pemerintah. Tidak ada dualisme.
Herzaky menyebutkan, konstruksi besar dari persoalan yang terjadi di Partai Demokrat ini, dimulai dari ambisi
seorang KSP bernama Moeldoko, yang ingin sekali menjadi Presiden.
Ambisi menjadi Presiden ini, sebut Herzaky pertama kali muncul pada 2014. Ada seorang pengusaha nasional
yang menghadap Presiden SBY dan meminta restu SBY, agar Demokrat mengusung Moeldoko
sebagai Calon Presiden. KSP Moeldoko saat itu masih perwira aktif dan baru saja diangkat menjadi Panglima TNI.
Pada bulan Mei 2015, pagi-pagi sekali dengan menggunakan seragam dinas Panglima TNI, Moeldoko datang ke Cikeas.
“Hari itu, pak SBY akan berangkat ke Surabaya untuk melakukan Kongres Partai Demokrat. Pak SBY berpikir, tentulah ada sesuatu yang sangat penting dan mendesak, atau darurat, seorang Panglima TNI aktif dengan seragam dinas, menghadap seorang mantan Presiden, mantan Panglima Tertinggi, pada pagi-pagi hari sekali. Ternyata, pesannya tidak sepenting dan semendesak yang diduga. Moeldoko hanya mengatakan:
“Pak, tolong kalau bapak terpilih lagi sebagai Ketua Umum, agar bapak mengangkat Marzuki Alie sebagai Sekjen nya.” Pak SBY marah. Beliau marah, bukan saja karena Moeldoko yang adalah Panglima TNI aktif telah melanggar konstitusi dan undang-undang dengan melakukan politik praktis dan intervensi, tetapi beliau juga marah karena sebagai salah satu penggagas dan pelaksana reformasi TNI, pak SBY tidak rela TNI dikotori oleh ambisi pribadi yang ingin berkuasa dengan cara-cara yang melanggar aturan dan hokum”, kata Herzaky Mahendra Putra.
Setelah pensiun dari TNI kata Herzaky lagi, Moeldoko datang lagi ke Cikeas meminta jabatan tinggi di
kepengurusan Partai Demokrat.
“Pak SBY sampaikan, kalau gabung dengan Dengan beliau mempersilakan. Kalau soal jabatan Ketua Umum, itu ada mekanismenya melalui Kongres”.
Tak puas dengan jawaban itu, KSP Moeldoko sebut Herzaky berusaha untuk menjadi Ketua Umum pada partai-partai lainnya. “Bahkan, salah satu mantan Wakil Presiden bercerita, beliau didatangi oleh KSP Moeldoko dan meminta dukungan untuk KSP Moeldoko bisa menjadi Ketua Umum di salah satu Partai Politik. Lagi-lagi mantan Wakil Presiden ini juga menolaknya halus. Beliau katakan, untuk menjadi Ketua Umum itu ada mekanismenya melalui Kongres”, kutip Herzaky.
“Memang soal kemampuan politik praktis, KSP Moeldoko ini agak diragukan kapasitasnya. Jangankan menjadi Ketua Umum Partai Politik, menjadi Ketua Umum PSSI saja kalah. Buktinya, beliau dikalahkan oleh yunior empat tahun dibawahnya, yakni pak Edy
Rahmayadi, yang sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara”, sebutnya.(MR/red)
Partai Demokrat juga kata Herzaky meragukan kemampuan intelijen KSP Moeldoko. Sebab ada prinsip dasar di militer; setiap prajurit adalah insan intelijen.
“Namun hal ini mungkin tidak berlaku bagi KSP Moeldoko. Atau bisa jadi, kemampuan intelijen beliau tumpul dan berkarat karena tertutup oleh ambisi dan hawa nafsunya akan kekuasaan. Mengapa kami katakan demikian? Karena jika kemampuan intelijennya baik, ketika ada oknum kader demokrat bernama dokter hewan Johny Allen Marbun menawarkan KSP Moeldoko untuk menjadi Ketua Umum melalui KLB (Kongres Luar Biasa), tentu saja KSP Moeldoko akan melakukan langkah-langkah intelijen. Mulai dari pengumpulan keterangan hingga menilai informasinya, sehingga memiliki
kemampuan untuk membaca peta politik dan peta kekuatannya. Apakah informasi dan tawaran itu A-1 atau tidak. Itu baru Jenderal yang benar. Kalau ada jenderal mengaku doktor politik, tapi cuma modal nafsu melakukan KLB, lalu kalah dan tidak diakui oleh pemerintah, hal ini tentu saja mengecewakan”, katanya.
“Wajar kalau ada yang menilai KSP
Moeldoko itu hanya punya nafsu berkuasa saja, tanpa melalui sebuah proses MDMP, atau Military Decision Making Process, atau Proses pengambilan keputusan, yang baik dan benar. Padahal hal-hal ini dipelajari oleh seluruh perwira militer ketika mengenyam pendidikan Sesko Angkatan”,
Partai Demokrat yang menjadi sebuah partai politik, kata Herzaky menggunakan kemampuan intelijen yang sepatutnya.
“Ketika ada rencana kudeta ini, kami lakukan proses pengumpulan keterangan. Kemudian kami cek, apakah informasi ini benar atau tidak. Bahkan, sebagaimana yang rekan-rekan wartawan ketahui, kami juga menulis surat kepada Presiden. Tidak cukup itu, kami juga terus mengikuti pergerakan KSP Moeldoko. Sehari sebelum berangkat ke Deli Serdang, KSP
Moeldoko masih berkegiatan dengan Presiden di Banten. Ini yang membuat Presiden Jokowi juga berang. Menurut informasi yang bisa kami percaya, KSP Moeldoko berangkat ke Deli Serdang tanpa izin Presiden. Meski sebelumnya KSP Moeldoko juga membantah
terlibat KLB, tapi kami diberi informasi bahwa beliau akan berangkat ke Deli Serdang pesawat Garuda pada hari Jumat tanggal 5 Maret 2021. Kenyataannya, meski sudah dipanggil beberapa kali oleh petugas Garuda di bandara, KSP Moeldoko tidak masuk pesawat, dia berusaha melakukan pengelabuan. KSP Moeldoko ternyata menggunakan
pesawat jet pribadi dari Halim Perdana Kusumah ke Medan, dengan transit terlebih dahulu di Batu Licin Kalimantan Selatan. Siapa intelijen kami?, Rakyat. Karena kami, Partai Demokrat, Berkoalisi dengan Rakyat”, sebut Herzaky.
Selanjutnya, kata Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat itu, berdasarkan keterangan para saksi, jelas sudah bahwa yang hadir di KLB illegal itu bukanlah pemilik suara yang sah. Mereka adalah para mantan kader PD dan bahkan
banyak juga yang hadir adalah beberapa kader partai lain.
“Motivasi para peserta KLB yang
dilakukan di Deli Serdang itu tentu hanya sekedar imbalan uang saja. Janjinya akan diberi uang 100 juta rupiah. Nyatanya, hanya sekitar 30an orang yang diberi 100 juta. Sisanya bervariasi, mulai dari lima juta hingga dua puluh lima juta. Karena itu, terjadi kekacauan di
pihak KSP Moeldoko. Banyak yang kecewa dan menuntut janji-janji palsu yang tidak
tertunaikan”, ujarnya.
“Sementara itu, koar-koarnya dokter hewan Johny Allen Marbun adalah bahwa sesegera mungkin, yakni hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021, Kemenkumham akan mengesahkan hasil KLB. Kenyataannya? Kita tahu semua, pemerintah cukup adil dan bijaksana. menolak hasil KLB. Ini pukulan terberat bagi KSP Moeldoko”, katanya.
Partai Demokrat pun kata Herzaky telah diingatkan oleh beberapa Jenderal bintang empat: KSP Moeldoko tidak akan berhenti. Selama dia masih di KSP, masih bercokol di istana, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk mencapai ambisinya.
“Peringatan itu terbukti. KSP Moeldoko melakukan beberapakali rapat, untuk melanjutkan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat”, kata Herzaky.******
