DPRD Kabupaten Samosir Pertanyakan Tanggung Jawab Yayasan Sari Asih Nusantara
METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – Ratusan nasabah Yayasan Sari Asih Nusantara (YSAN) Cabang Kabupateb Samosir meminta pertanggung jawaban terkait uang tabungan pendidikan anak.
Hal ini disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Samosir bersama Gerakan Korban Sari Asih Nusantara dengan Pengurus Yayasan SAN, Jumat (16/7/2021) akhirnya di Aula DPRD Samosir, Parbaba Pangururan.
Pertemuan tersebut dihadiri seluruh pimpinan DPRD Samosir beserta Pengurus Yayasan SAN Tioma Sitio selalu Pimpinan sementara di Samosir, mantan Pimpinan SAN Rosneli Pandiangan didampingi pengacaranya serta aktivis Gerakan Korban SAN di wilayah Samosir.
Berbagai pertanyaan Anggota DPRD Samosir diantarannya Fraksi Demokrat, Parluhutan Samosir menyampaikan keanehannya terhadap status para korban Sari Asih Nusantara yang menurutnya sulit dikatakan seorang nasabah.
“Kita merasa heran dan tidak masuk akal ketika Sari Asih menyuruh nasabah yang menurut saya masih dalam tanda petik untuk mendaftar baik secara online maupun offline, padahal dulu waktu menagih kewajiban nasabah dan merayu untuk mau jadi nasabah Sari Asih, pegawai Sari Asih datang sampai ke dolok dolok sana,” ucap Parluhutan Samosir dengan tegas bercampur geram.
Dikesempatan yang sama Kepala Dinas (Kadis) Tenaga Kerja dan Koperasi Industri Perdagangan (Koperindag) Samosir Vikbon Simbolon menjelaskan bahwa Sari Asih Nusantara seharusnya tidak boleh beroperasi di wilayah hukum Kabupaten Samosir.
“Sebagai Yayasan, tidak layak menyebut nasabah dan meminta uang masyarakat, dan secara koperasi simpan pinjam belum ada ijin di Samosir untuk beroperasi,” tegas Vikbon Simbolon.
Situasi ini semakin membingungkan para nasabah korban Sari Asih Nusantara karena hasil mediasi tidak menghasilkan apa-apa terkait pengembalian uang tabungan masyarakat yang didominasi para ibu rumah tangga. Para nasabah geram bercampur emosi terhadap tanggung jawab pimpinan Sari Asih Cabang Samosir. Salah seorang Nasabah boru Simbolon akan menuntut haknya ke pimpinan cabang yang tidak punya tanggung jawab moral. (MR/156)
