Wakil Ketua DPRD Samosir Dampingi Bupati Audensi ke Mendes PTT
METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Marroha Sinaga ikut mendampingi Bupati Vandiko T Gultom untuk ber-audensi ke Menteri Desa Pembangunan Tertinggal dan Trandmigrasi di Jakarta.
Juga turut ikut mendampingi, Kepala Bappeda, Kadis PeraKPP, Kadis PPAMD Amon Sormin dan Plt. Kadis PUPR Sarimpol Simanihuruk, Jumat (25/6/2021).
Rombongan Bupati Samosir disambut Menteri Desa PDT dan Transmigrasi RI Drs. H. Halim Iskandar, MPd di Kantor Kemendes PDT Kalibata Jakarta, Dirjen Pengembangan Ekonomi dan Investasi Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Harlina Sulistyorini bersama Sesditjen.
Wakil Ketua DPRD Samosir Pantas Marroha Sinaga di kesempatan audiensi menyampaikan berbagai usulan/program yang didasari pada potensi yang ada sebagai bagian dari Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Danau Toba diantara program pengembangan sarana prasarana desa wisata, pengembangan desa wisata yang dikelola oleh BUMDes, pengembangan kawasan perdesaan prioritas nasional Pasir Putih Parbaba, bantuan pembangunan kantor desa dan perkuatan BUMDes Bersama.
Menteri Desa menyambut baik kunjungan rombongan yang sekaligus menyampaikan berbagai harapan dan masukan untuk Samosir yang lebih baik ke depan.
Usulan untuk Program Pembangunan Desa Wisata yang dikelola oleh Bumdes, dukungan sarana prasarana desa wisata dan Pengembangan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Pasir Putih Parbaba di Kabupaten Samosir akan menjadi perhatian khusus Kemendes PDT ke depan.
Bantuan Pengembangan Desa wisata untuk Samosir Tahun 2021 yang semula direncanakan 3 (tiga) desa akan ditambah karena kehadiran Bupati Samosir ini.
Pengembangan KPPN Pasir Putih Parbaba juga sudah pasti akan menjadi perhatian Kemendes PDT bahkan Menteri Berjanji dalam waktu dekat akan melakukan kunjungan ke Kabupaten Samosir untuk melihat perkembangan KPPN Pasir Putih Parbaba dimaksud.
Secara khusus Menteri berpesan agar Program Input Data SDGes Desa dan penggunaan dana desa untuk segera dimaksimalkan demi percepatan pembangunan desa yang berbasis kepada data dan kebutuhan real di lapangan. (MR/156).
