BI Sumut Launching Penggunaan QRIS di 8 Gereja HKBP
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Guna meningkatkan literasi masyarakat terhadap penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS), Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Provinsi Sumatera Utara (Provsu) kerjasama PT BRI Kantor wilayah (Kanwil) Medan melakukan inisiasi tentang pelaksanaan sosialisasi terkait penggunaan QRIS di lingkungan Gerera HKBP.
Kegiatan dilaksanakan, Minggu (30/05/2021) bertempat di Gereja HKBP Immanuel Ressort Patumbak, Deli Serdang yang dihadiri 250 jemaat dan pengurus Gereja HKBP dengan cara virtual dan zoom.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Sumut, Soekowardojo melalui sambutannya menekankan berbagai manfaat dan kemudahan menggunakan QRIS secara khusus masa pandemi saat ini.
Dimana QRIS sebagai alternatif untuk pembayaran lebih aman juga higienis, karena dapat dilakukan secara contactless, tanpa perlu bersentuhan, tanpa perlu bertatap muka.
“Disamping itu, QRIS juga memiliki beberapa keunggulan diantarannya transaksi lebih cepat, pengeluaran tercatat, aman dan terlindungi, diawasi Bank Indonesia (BI), efisien tanpa uang kembalian, bebas biaya serta kekinian, gratis,” ucap Soekowardojo.
Kegiatan sosialisasi dan launching QRIS juga dilakukan pemaparan teknis pendaftaran serta penggunaan QRIS yang disampaikan oleh Oscar Hutagaol selaku Wakil Pimpinan PT BRI (Persero) Tbk Kanwil Medan. Acara launching bersamaan di 8 Gereja HKBP yang telah memiliki QRIS serta penyerahan secara simbolis dan Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) 75 ribu dari KPw BI Provsu.
Semua peserta yang hadir mendapat kesempatan untuk merasakan pengalaman langsung bertransaksi menggunakan QRIS.
“Dengan adanya hal tersebut, diharapkan peserta dapat lebih memahami kemudahan dan manfaat bertransaksi secara nontunai menggunakan QRIS.
Ke depannya, KPw BI Provsu akan terus berupaya meningkatkan literasi dan akseptasi QRIS di masyarakat. Selain itu, terus mendorong PJSP agar semakin intensif dalam hal akursist merchant di berbagai komunitas guna mendorong ketersediaan layanan pembayaran nontunai serta pemulihan ekonomi di wilayah Sumut,“ tutup Soekowardojo. (MR/156)
