Presidium Persatuan Pergerakan ’98 Sebut Dana Sosper Dan Reses DPRD Sumut Bisa Diperkecil
METRORAKYAT.COM, MEDAN – Gedung DPRD Sumut acapkali sepi dari kegiatan dewan. Kalaupun ada rapat yang digelar oleh komisi atau lintas komisi, tingkat kehadirannya sangat rendah.
Mereka sering berdalih pandemi covid. Dan rapat-rapat bisa dilakukan secara daring atau virtual zoom meetting.
Tingkat kehadiran yang sama juga dapat dilihat pada beberapa kali Rapat Paripurna. Meski paripurna dilakukan daring, namun kehadiran fisik dan daring, sangat rendah.
Pada setiap paripurna, banyak kursi anggota dewan kosong. Pada layar daring juga terlihat hanya beberapa dewan yang mengikuti rapat. Dan itu juga tidak diikuti dengan serius oleh anggota dewan.
Hal berbeda akan tampak jelas bila dewan melakukan kegiatan Sosialisasi Perda (Sosper) dan reses. Pasalnya, untuk kegiatan tersebut, ada anggaran yang bisa langsung dicairkan.
Informasi yang diperoleh media, untuk dana Sosper dianggarkan Rp 39 juta per anggota dewan. Dan untuk reses dialokasikan Rp 145 juta per dewan. Ada 100 orang anggota DPRD Sumut. Bila dikalkulasi, maka anggaran Sosper dan reses tersebut sangat fantastis di tengah kondisi sosial ekonomi masyarakat di Sumut yang sedang terpuruk akibat pandemi covid saat ini. Apalagi kegiatan Sosper itu dilakukan setiap bulannya dan reses dilakukan tiga kali dalam setahun.
Bisa dibayangkan, miliaran rupiah dana masyarakat dihabiskan hanya untuk kegiatan itu.
Ketika hal itu dikonfirmasi melalui pesan whatsApp, Selasa (23/02) ke beberapa dewan, diantaranya Baskami Ginting, Thomas Dachii, Wagirin Arman, dan Fahrizal Efendy Nasution, mereka tidak menjawabnya meski pesan sudah terbaca. Hanya Ronni Situmorang yang menjawab dan mengabarkan bahwa dia sedang melaksanakan pertemuan reses dengan konstituennya.
“Nanti sesudah siap reses akan saya sampaikan tanggapan saya di Medan Bang,” jawab Ronni singkat, Selasa (23/02) lewat whatsApp.
Terpisah, Presidium Persatuan Pergerakan ’98, Sahat Simatupang, saat diminta tanggapannya lewat pesan whatsApp, Rabu (24/02), terkait besaran dana Sosper dan reses itu di tengah masa pandemi covid ini mengatakan bahwa Sosper bisa dilaksanakan dengan dana yang minim.
“Sosper bisa tidak menggunakan dana besar dengan cara yang efektif dan efisen, misalnya menggunakan aplikasi media sosial. Karena hampir semua warga sekarang memegang hp android. DPRD Sumut mestinya membuat media sosial seperti FB, Twitter, Instagram dan Youtube untuk mensosialisasikan peraturan,” jawabnya.
Dan kedua, sambungnya, reses memang mengharuskan setiap anggota dewan untuk turun ke daerah pemilihan (Dapil) masing – masing.
“Memang harus ada anggaran reses. Namun dana sebesar Rp 145 juta per anggota dewan terbilang besar. Hasilnya tidak berbanding lurus dengan hasil penyerapan aspirasi pembangunan,” katanya.
Faktanya, imbuhnya lagi, aspirasi pembangunan di kabupaten/kota lebih banyak datang dari dinas dan DPRD setempat.
“Jadi dana sekali reses yang terbilang besar, setara dengan 41 bulan atau 3, 5 tahun gaji rata – rata buruh yang hanya Rp 3,5 juta per bulan,” jelasnya.
Disebutnya, dana yang besar itu, harus dipertanggungjawabkan oleh setiap anggota dewan dengan usulan alokasi dana pembangunan yang berbasis program di Dapilnya masing-masing. (MR/Sipa Munthe)
