Pukat Trawl Masih Beroperasi, Ini Komentar Direktur Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa

SHARE
148 views

METRORAKYAT.COM, BELAWAN – Pukat trawl masih terus beroperasi diperairan Selat Malaka Khususnya perairan Belawan. Sehingga kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Aparatur Keamanan Laut disoal nelayan tradisional, aktivis nelayan sekaligus Dosen Universitas Dharmawangsa Senin, (26/10)

Menurut salah satu nelayan, Emi warga Belawan mengatakan, kapal pukat trawl itu benar adanya. Bahkan kalau beroperasi, pukat trawl dianggap sangat mengganggu para nelayan tradisional.

“Saya melihat langsung dengan mata kepala kalau pukat trawl beroperasi di laut,” ucap Emi ketika berada di pelabuhan Gabion Belawan.

Aktifis nelayan tradisional Rahman Gafigi mengatakan, dianggap ada pembiaran oleh pihak keamanan laut serta diduga ada upeti yang mengalir sehingga aktivitas kapal pukat trawl tetap saja berjalan.

“Masyarakat nelayan menduga adanya upeti yang mengalir buat pihak keamanan di laut dari para pengusaha kapal pukat trawl sehingga mereka (pengusaha,red) tak merasa takut lagi untuk menjalankan usahanya,” kata Rahman Gafigi kepada wartawan melaui telepon selularnya.

Senada dengan itu, Direktur Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa Rusbianto mengatakan bahwa Pukat Trawl Dari Zaman Dahulu adalah pukat yang dilarang.

“Pukat trawl itu kan dari dulu dilarang dia, ya kan, dan saya dari zaman di LBH pun tahun 2000an pukat trawl itu masih sampai sekarang kog ga bisa diberantas ya?.” Kata Rusbianto.

“Yang menyedihkan itu kan, dia masuk ke wilayah zonanya nelayan nelayan kecil ini, itu yang terjadi sekarang merambah kesini, kok bisa begitu. Berarti kan lemahnya penegakan hukum dilaut, keamanan laut harusnya betul betul dijalankan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga masyarakat nelayan kecil ini tidak terzholimi. kasian tidak dapat lagi tangkapannya, harusnya ditingkatkan pengawasannya, apalagi dimasa pandemi Covid 19 ini, semua aparatur pemerintah itu harusnya ada inilah sensitivitas terhadap krisis ini, jangan lihat faktor ekonominya kan entah itu yang menjadi dasar utama untuk mengamankan.” Kata dia lagi

Lanjut dia , Presiden kan bilang ekonomi jangan dikesampingkan gara gara Covid 19, kan gitu, jadi ekonomi itu, ya termasuk untuk ekonomi rakyat atau pengusaha kecil atau rakyat kecil lah, salah satunya adalah di wilayah laut ini(perairan). apalagi inikan lagi gencar-gencarnya selama ini pemerintah itu, laut itu jadi prioritas utama untuk menggerakkan ekonomi.

Direktur Pasca Sarjana Universitas Dharmawangsa Rusbianto mengira ini juga jadi kajian khusus di Omni Bus Law khusus kluster kemudahan perizinan. Jadi Menteri harus betul-betul kesana melihatnya.

“Itulah sekarangkan kebijakan pemerintah sekarang (Menteri Kelautan dan Perikanan sekarang) kelihatannya mengecewakan masyarakat nelayan kecil/tradisional ini, dengan melegalkan cantrang dan sejenisnya itu ya, ya banyak menjadi hambatan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil maupun nelayan tradisional, jadi harus diperhatikan lagi, dia tumbuh di Omni bus law itu juga tentang kemudahan perizinan, inilah yang terkait dengan apa lahirnya cantrang, ya pukat harimau mungkin merajalela, ya dikira ini juga jadi kajian khusus di Omni bus law khusus kluster kemudahan perizinan. Jadi Menteri harus betul-betul kesana ya melihatnya. Coba teman teman lihat Omni bus law kluster kemudahan perizinan, itu masuk disitu ada perikanan dan kelautan, habis lah itu nelayan kecil yang kayak kayak kemarin Covid 19 aja susah ya, apalagi nanti perizinan dipermudah bagi yang mudah itu nanti bagi yang kuat, yang lemah buktinya aja ngurus izin layak kapal berlayar aja sudah sulit nelayan dan nelayan tradisional ini birokrasi administrasinya ini.

“Pengaman laut itukan tujuannya kan untuk mengatur atau membuat aturan hukum supaya jalan antara ada kluster nelayan kecil dengan kluster nelayan besar, ya jadi ini harus ditegakkan lah.
Terus terang saja itu kan menunjukkan tidak berjalannya hukum yang ada dilaut Khususnya bagi dunia usaha perikanan” Harapan sang dosen.

Disinggung mengenai Keppres no. 39/1980, sampai sekarang belum dicabut,

“Itu masih legal, iya jadi sekarang begini banyak lahir peraturan peraturan teknis yang akhirnya membuat impotennya undang undang, itu suka bertentangan, orang lupa dengan undang-undang, dikemukakannya Permen, sebetulnya Permen yang bertentangan dengan undang-undang kan cacat hukum, itu dia, dibatalkan bisa itu, atau batal demi hukum konsekuensinya”. Tutup Rusbianto kembali.

Sementara itu dikonfirmasi awak media ini melalui pesan what’s appnya, Direktur Polairud Polda Sumut Kombes Pol. Roy HM. Sihombing, S.I.K.,  sampai berita ini diturunkan namun belum menjawab.(mr/aril)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif