DPRD Samosir Kunjungan kerja ke BP3 Kemen PUPR RI
METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – DPRD Samosir melalui Komisi III melaksanakan kunjungan kerja (Kunker) ke BP3 Kemen PUPR RI
lewat Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP3) II Sumatera di Medan. Kunker tersebut sebagai konsultasi terkait revitalisasi serta renovasi Sarana Hunian Pariwisata di Samosir.
Rombongan Komisi III DPRD itu diterima Kepala BP3 II Sumatera, Rusli, Senin (5/10/2020).
Paham Gultom dari Komisi III DPRD Samosir menyatakan hingga sekarang hunian pariwisata Samosir sangat minim, dan tidak layak perlu direvitalisasi dan direnovasi agar lebih baik dari sebelumnya.
“Berharap rumah hunian pariwisata (homestay) agar lebih cepat diperbaiki, karena homestay sebagai wajah pariwisata KSPN Danau Toba sehingga menarik wisatawan lokal maupun mancanegara”, harap Paham Gultom.
Komisi III yang nantinya berharap desain bangunan harus mencerminkan adat daerah jadi perlu melibatkan tokoh adat.
Sebut dia, bentuknya berkarakter adat daerah Samosir, di modifikasi menjadi modern yang merupakan kearifan lokal. Sehingga minat wisatawan tidak cukup sekali datang.
“Homestay tidak hanya difokuskan ke arsitek rumah, akan tetapi sarana pendukung seperti toilet atau fasilitas lainya agar wisatawan nyaman tinggal”, cetusnya.
Terkait hal itu, Kepala BP3 II Sumatera, Rusli menjelaskan, tahun 2021, sudah merencanakan renovasi hunian wisata (homestay) di Samosir.
Akan tetapi Pemerintah Pusat masih fokus mendukung pemulihan ekonomi secara khusus di sektor pariwisata. Sekarang Kementerian PUPR tetap melakukan penataan di lima Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) prioritas utamanya Danau Toba, untuk mendorong pelaksanaan Program Sarana Hunian Pariwisata (Sarhunta).
“Pemerintah meyakini di lini sektor ekonomi utama sebagai rebound lebih cepat sektor pariwisata. Sehingga tidak ada pembangunan infrastruktur di lima KSPN dihentikan,” ucapnya.
Program Sarhunta merupakan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) untuk 2.750 unit tidak layak huni akan dijadikan homestay.
Pelaksanaan KSPN Danau Toba Sumut sebanyak 1.000 unit yang dibagi menjadi dua bangunan yaitu peningkatan kualitas tidak layak huni jadi layak huni sebagai Sarhunta serta pembangunan disepanjang koridor menuju objek wisata.
“Dengan program peningkatan kualitas diberikan sebesar Rp 90 juta, pembangunan rumah baru ataupun perbaikan rumah tradisional di kawasan pariwisata bantuan maksimal Rp 180 juta,” sebutnya mengakhiri. (MR/ JB Rumapea)
