Ketua Komisi I DPRD Samosir:Penyaluran Bansos Pendidikan Rp1.7 M Sebagai Pencitraan Disdik

SHARE
70 views

METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – Penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Pendidikan berprestasi sebesar Rp 1,7 miliar lebih merupakan tindakan pencitraan Kepala Dinas (Kadis) Pendidikan Richardo Hutajulu bersama Bupati Samosir Rapidin Simbolon (Non aktif karena cuti kampanye).

Pemberian tanggal 21 September 2020 lalu, banyak menuai permasalahan sebab P-APBD belum ditetapkan.

Bansos beasiswa berprestasi 1.675 siswa dan mahasiswa dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Samosir menuai permasalahan dan polemik.
Anggota legislatif mempermasalahkan dasar hukum pemberian bantuan tersebut, ini akibat sistem pengelolaan keuangan dinilai melanggar peraturan.

“Anggaran yang tersedia di APBD TA 2020, untuk beasiswa berprestasi Rp 1 miliar lebih,” ujar Ketua Komisi I DPRD Samosir membidangi pendidikan, Selasa (29/9) di ruang Rapat Paripurna.

Paparnya menjelaskan, pemberian Bansos beasiswa sangat perlu dan merupakan program signifikan peningkatan kualitas sektor pendidikan Samosir.

“Namun harus memenuhi aturan dan peraturan sehingga tidak menuai polemik atau permasalahan”, tegasnya.

Katanya lagi, jumlah total pendidikan berprestasi seyogianya ditampung P-APBD tahub 2020 sebesar Rp. 1,7 miliar lebih. “Dinas Pendidikan terlalu maju, hanya pencitraan, sebab P-APBD belum ditetapkan, tapi sudah langsung diberikan,” pungkas Saurtua Silalahi.

Secara tegas dikatakan, legislatif sangat mendukung program pembangunan daerah, terutama pendidikan yang memiliki prestasi.

“Akan tetapi perlu diketahui secara transparan dan sesuai regulasi sehingga masyarakat mengetahuinya”, pinta Ketua Komisi I itu.

Untuk agenda pengesahan serta penetapan P-APBD TA 2020 masih dalam pembahasan penetapan. Atas tindakan Pemkab lewat Dinas Pendidikan yang berlebihan serta prematur dan acara pemberian Bansos sudah digelar sehingga membuat terjadi polemik di kalangan DPRD,” paparnya lagi.

Jadi diminta Kadis pendidikan jangan terlalu maju memberikan anggaran yang belum di tetapkan legislatif.

Memang APBD murni telah ditampung Rp. 1 miliar, untuk Bansos pendidikan. “Namun Rp.700 juta, ditambah P-APBD, sebagai kebutuhan,” tutupnya. (MR/JB Rumapea)

Redaksi Metro Rakyat

PT. Metro Rakyat Intermedia Situs Berita Portal online Berita Aktual & Inovatif