Tunggakan SPP Miliaran, DPRD Samosir Minta Segera Diselesaikan
METRORAKYAT.COM, SAMOSIR – Rapat DPRD Samosir Komisi I terkait pembahasan dana bergulir SPP yang tertunda.
Ketua Komisi I DPRD Saurtua Silalahi ST secara tegas menyatakan permasalahan tunggakan, periodisasi tata kelola SPP dan bunga pinjaman sedang dialami Unit Pengelola Kegiatan dana bergulir Simpan Pinjam Perempuan (UPK-SPP), secepatnya diselesaikan.
Demikian disampaikan ketika rapat Komisi I pembahasan terkait pengelolaan dana bergulir SPP dan Kepala Dinas PPAMD Kab. Samosir, Camat Pangururan serta Pendamping Desa dan Unit Pengelola Kegiatan-SPP (UPK-SPP) Samosir, Kamis (16/7/2020).
Rapat dilaksanakan Gedung Dewan Parbaba, Komisi I DPRD Samosir merasa perlu melakukan fungsi pengawasan untuk pengelolaan dana SPP tersebut.
“DPRD meminta agar pengelolaan dana bergulir dapat diselesaikan juga bagaimana metode bagi hasil, berapa persen bunga pinjaman tertera”.
Selanjutnya, perlu diperhatikan agar semua tunggakan ditarik, sehingga bisa digulirkan kepada yang memerlukan.
Wakil Ketua Nasip Simbolon menambahkan harus dilaksanakan sebagai solusi atas masalah penunggakan dana bergulir SPP yang ada di Kecamatan.
“Untuk itu supaya disampaikan kendala dan tindakan yang dilakukan PPAMD dan UPK untuk melakukan penagihan,” ujar Nasip.
Sementara itu, Kadis PPAMD Samosir, Amon Sormin menjelaskan kendala yang dihadapi dalam pengelolaan SPP, belum adanya regulasi atau aturan baru soal pengelolaan SPP meliputi struktur pengelolaan, pengawasan dan pembinaan usaha, periodisasi pengurus serta penyelesaian tunggakan.
“Saat ini kita sedang melakukan inventarisasi kelompok SPP yang masih berjalan dan selanjutnya akan melakukan musyawarah untuk periodisasi pengurus,” ungkapnya.
Sormin juga menjelaskan bahwa dirinya sudah mengirimkan surat ke Kementerian agar dapat segera mengeluarkan aturan terkait pengelolaan SPP ini.
Kalau dilihat jumlah kelompok SPP di
9 Kecamatan sebanyak 803 dengan jumlah tunggakan Rp. 7.212.820.413, imbuhnya. (MR/JB Rumapea)
